Irjen Eko Hadi Santoso berjalan tertunduk keluar dari Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divpropam Polri. Dikawal personel Brimob bersenjata laras panjang. Masker hitam menutupi wajah Eko Hadi. Tangannya terikat kabel ties. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya.
Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, Irjen Eko Hadi tak lagi berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dua bintang di pundaknya pun jatuh.
Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) memutuskan Irjen Eko Hadi dipecat. Dia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keputusan ini diambil setelah Irjen Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) selama sembilan jam. Sidang dimulai pukul sembilan pagi dan selesai pukul enam sore.
Ini kali pertama Irjen Eko Hadi muncul di publik setelah ditetapkan tersangka kasus penyadapan Presiden. Tubuhnya tak lagi gagah berseragam polisi. Dia mengenakan baju tahanan berwarna biru.
Penampakan Eko Hadi usai menjalani sidang, sangat berbeda ketika berada di dalam ruang sidang. Di dalam ruang sidang, Eko Hadi masih terlihat mengenakan seragam Polri. Dalam sidang itu, majelis hakim mengetok palu. Karir Eko Hadi selesai di ujung palu hakim. Dia dipecat atas tindakan melakukan penyadapan secara ilegal.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan. Berdasarkan dokumentasi yang dibagikan Divisi Humas Polri, sebelum sidang dimulai, Eko Hadi terlihat dikawal anggota Provos saat memasuki ruang sidang.
Setibanya di dalam, dia memberikan hormat kepada Ketua Komisi merangkap anggota, Komjen Hendro Pandowo, yang memimpin persidangan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399431/original/052135500_1794897959-170555.jpg)
Advertisement
Pemufakatan Jahat
Dugaan pelanggaran yang diperiksa meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan tindakan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
"Baik pada saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri," kata Trunoyudo.
Eko Hadi dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Atas perbuatannya, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri, baik yang berkaitan dengan etika kelembagaan maupun etika kepribadian.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Majelis hakim menilai bahwa Eko Hadi diduga melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penyadapan ilegal dengan menggunakan alat milik Polri.
"Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access," jelasnya.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti jalannya persidangan menceritakan, dalam persidangan itu Eko Hadi menyampaikan permintaan maaf. Eko Hadi menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9394800/original/011037300_1794363877-164492.jpg)
Advertisement
Irjen Ahrie Sonta Dipecat
Sepekan sebelumnya, nasib yang sama menimpa koleganya. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat usai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa 10 November 2026.
Berbeda dengan Eko Hadi, Ahrie Sonta disidang oleh Komjen Pol Rudy Darmoko selaku ketua komisi dan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Ahrie Sonta harus duduk selama 10 jam di depan majelis hakim. Hingga akhirnya majelis hakim mengetok palu putusan, menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie.
Berdasarkan rekaman video yang diterima, Ahrie hanya bisa tertunduk selama persidangan berjalan. Dia terlihat memegang sejumlah lembar kertas sambil mendengarkan jalannya sidang.
Dalam rekaman tersebut, Ahrie duduk di bagian tengah, tepat di hadapan lima anggota majelis hakim. Awak media tidak dapat menyaksikan langsung jalannya persidangan karena sidang digelar secara tertutup.
Ahrie Sonta menjalani sidang etik atas perkara yang sama. Dugaan penyadapan terhadap presiden. Dalam perkara tersebut, Ahrie ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain.
Dugaan pelanggaran etik yang diperiksa terhadap Ahrie berkaitan dengan tindakannya saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dia diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur. Majelis hakim memutuskan, Ahrie Sonta diberhentikan dengan tidak hormat.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9394802/original/086352800_1794363877-164464.jpg)
Advertisement
Para Jenderal Belum Menyerah
Irjen Eko Hadi dan koleganya Irjen Ahrie Sonta belum menyerah. Mereka tidak berpasrah atas nasib yang dijatuhkan majelis hakim sidang etik. Ahrie Sonta dan Eko Hadi kompak menempuh jalur perlawanan atas putusan ini.
Mereka mengajukan permohonan banding. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Begitu pula dengan Eko Hadi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko Hadi langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Langkah serupa sebelumnya juga ditempuh Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi pemecatan.
"Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding," kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Pengajuan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme yang ada oleh Komisi pada tingkat banding.
Trunoyudo menegaskan, Polri berkomitmen menjalankan proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan asas equality before the law.
Equality before the law, kata Trunoyudo, berarti setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak dilihat dari pangkat maupun jabatan.
"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399947/original/022716800_1794964107-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_07.56.59.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400096/original/070150100_1794975409-IMG-20261117-WA0050.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399951/original/028249000_1794964768-medium_IMG_20261103_WA_0000_2511e5635f.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5458366/original/038352700_1767077924-IMG_20251230_123004_818.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399781/original/061003500_1794920551-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_13.59.46.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9388152/original/082052300_1793603103-ilustrasi_jenazah_zca4DHO.jpg.2000x1333_q85_crop_95veeQW.jpg.2000x1333_q85_crop.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5493466/original/077768500_1770230513-WhatsApp_Image_2026-02-04_at_17.55.26.jpeg)