Pemprov DKI Tata Tanah Abang, Penjualan Tramadol Jadi Salah Satu Sasaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan strategi baru untuk menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penanganan akan menyasar sejumlah persoalan, mulai dari juru parkir (jukir) liar, premanisme, hingga penjualan obat-obatan seperti tramadol.

Rencana itu disampaikan usai rapat terbatas tingkat Kecamatan Tanah Abang di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari safari rapat bergilir di 44 kecamatan di Jakarta yang dimulai pada 3 November 2026 dan ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Menurut Pramono, penataan akan dilakukan bertahap dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menegaskan penertiban tidak sekadar menghentikan aktivitas masyarakat, tetapi juga harus disertai solusi bagi warga yang terdampak.

Pramono memaparkan ruang lingkup penataan yang telah dibahas dalam rapat.

“Dalam rapat juga disetujui untuk penataan kawasan Tanah Abang. Hal yang berkaitan dengan parkir liar, hal yang berkaitan dengan apa, premanisme, penjualan obat-obatan, dan sebagainya,” kata Pramono.

Ia menambahkan pentingnya pendekatan yang menjaga keberlanjutan mata pencaharian warga di sekitar kawasan.

“Yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat itu tidak kehilangan periuk nasinya,” ucap dia.

Sementara itu, Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami menyebut penataan akan dilakukan secara holistik untuk menelusuri persoalan yang perlu dituntaskan, termasuk premanisme. Ia mengakui Tanah Abang sebagai salah satu pusat perekonomian menarik berbagai pihak untuk melakukan kegiatan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

“Di dalam ratas bahwa penataan kawasan Tanah Abang itu secara holistik akan dilakukan untuk menelusuri permasalahan apa saja yang perlu dituntaskan, salah satunya adalah premanisme,” kata Dwiarti.

Dwiarti menuturkan, sebelum menentukan pola pelibatan pihak terkait, Pemprov DKI akan menyiapkan lebih dulu sarana dan prasarana pendukung program.

“Nantinya itu akan dipersiapkan dulu sarana prasarananya, nanti baru kita akan punya pola untuk bisa merangkul atau menggandeng yang bersangkutan untuk bisa ikut dalam program-program Pemprov DKI,” ucap Dwiarti.