Hasto Ungkap Kebijakan Era Megawati Lindungi Hutan Bekas Karhutla Jadi Kebun Sawit

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengusulkan moratorium pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan agar kawasan tersebut tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Ia menilai penanganan karhutla harus dibarengi pembenahan tata ruang dan perlindungan kawasan hutan.

Hasto menceritakan kebijakan era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua Umum PDIP demi melindungi hutan bekas karhutla menjadi kebun sawit.

"Maka mengapa Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," kata Hasto.

Selain mendorong perlindungan kawasan hutan, ia juga menekankan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.

"Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," ungkap Hasto.

Hasto turut mengutip pandangan Megawati mengenai dampak kebun sawit terhadap vegetasi lain di sekitarnya.

"Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya," ucap Hasto.

Dorong Reboisasi Serentak Usai Kebakaran Hutan

Lebih lanjut, Hasto mendorong penghijauan dan reboisasi masif untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak.

"Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita," kata Hasto.

Menurutnya, pelaksanaan reboisasi serentak dapat sekaligus membuka kesempatan kerja di daerah terdampak, seiring pemulihan ekosistem hutan.

Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla yang berulang, dengan menilai langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi perlu diperkuat.

"PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang," tandasnya.