DPR Minta Asing Terlibat Karhutla Ditindak Tegas: Cabut Izin HGU Lalu Pidanakan

Anggota Komisi IV DPR RI Robert J Kardinal mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut dugaan keterlibatan pihak asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia. Ia meminta penegakan hukum dilakukan tegas terhadap korporasi yang terbukti melanggar.

"Langkah Kapolri membongkar dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus karhutla ini harus kita kawal bersama. Saya sebagai anggota Komisi IV DPR mendukung penuh kepolisian untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu," kata Robert di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (21/10/2026).

Robert mendorong Polri tidak hanya mengungkap dugaan keterlibatan entitas asing, tetapi juga menelusuri pihak yang bertanggung jawab dan memastikan sanksi setimpal dijatuhkan kepada korporasi yang bersalah.

"Jangan sampai ada korporasi asing yang mengeruk keuntungan ekonomi di bumi Nusantara, tetapi merusak lingkungan kita dan merugikan rakyat lewat praktik pembakaran lahan," tegasnya.

Mengutip Palm Oil Magazine 2024, ia menyebut investor asing diperkirakan menguasai atau mengelola sekitar 2 juta hingga 3 juta hektare perkebunan sawit nasional, terutama melalui kelompok korporasi regional asal Malaysia dan Singapura.

Robert juga merujuk data Kementerian Investasi/BKPM mengenai aliran modal asing di sektor pertanian. Investor asal Singapura disebut menguasai 53,7 persen dan Malaysia 15,8 persen.

Realisasi penanaman modal asing di sektor pertanian pada periode 2015 hingga Maret 2021 tercatat mencapai 9,5 miliar dolar AS, sedangkan investasi hilirisasi kelapa sawit hingga September 2026 mencapai Rp 44,4 triliun.

Penegakan Hukum, Desakan DPR

Robert menegaskan keterbukaan terhadap investasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum dan kelestarian lingkungan. 

Dia menilai praktik pembukaan lahan dengan cara membakar demi menekan biaya operasional memicu kerusakan ekologis, kabut asap lintas batas, dan penderitaan masyarakat sekitar.

"Investasi asing memang membawa dampak ekonomi dan teknologi, tetapi kepatuhan pada hukum Indonesia adalah harga mati," ujarnya.

Ia menekankan sanksi tegas bagi korporasi yang terbukti melakukan pembakaran maupun membiarkan konsesinya terbakar.

"Jika ada perusahaan PMA yang terbukti sengaja membakar lahan atau membiarkan konsesinya terbakar, sanksinya harus tegas cabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU)-nya, lalu proses pidana pengurusnya," sambungnya.

Selain penindakan, Robert mendorong transparansi dalam penyidikan. Ia meminta Bareskrim Polri mengumumkan identitas korporasi dan entitas asing yang terlibat setelah alat bukti dinilai cukup.

"Kami mendorong Bareskrim Polri untuk mengumumkan secara transparan nama-nama korporasi dan entitas asing yang terlibat dalam 98 kasus karhutla setelah alat bukti terpenuhi," katanya.

Politikus dari daerah pemilihan Papua Barat Daya itu juga meminta pemerintah mengaudit seluruh konsesi perkebunan asing untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta tata kelola air di lahan gambut.

Robert turut mendorong penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (zero-burning preparation) serta pemenuhan standar sertifikasi keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) oleh seluruh investor asing di sektor perkebunan.

"Pemerintah mewajibkan seluruh investor asing menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar (zero-burning preparation) serta memenuhi standar sertifikasi keberlanjutan ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil," tegasnya.