Pemerintah Pastikan Percepat Pemadaman Kebakaran Hutan di 6 Provinsi

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meminta pemerintah mempercepat upaya pemadaman di sejumlah wilayah prioritas.

Pemerintah mengoptimalkan operasi darat dan udara serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Prabowo menargetkan penanganan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Hal tersebut disampaikan Dudung seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin (12/10).

“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujar Dudung.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai fokus penanganan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah juga menjadi perhatian khusus karena merupakan habitat satwa yang dilindungi.

Dudung menjelaskan, pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun, asap tebal menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan operasi udara sehingga penanganan di lapangan lebih banyak mengandalkan pengerahan personel darat.

“Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” kata dia.

Upaya pengendalian tersebut menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) hingga 8 Oktober 2026, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun dari 1.176 menjadi 387 titik. Sementara itu, di enam provinsi prioritas, jumlahnya berkurang dari 543 menjadi 268 titik.

Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dan melanjutkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kebakaran yang sebenarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam penanganan karhutla. Di Kalimantan Selatan, sekitar 350 perusahaan dilibatkan untuk mendukung penyediaan personel dan peralatan.

“Ini ada 350-an dunia usaha yang bergerak. Secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personel dan peralatan,” kata Hanif.

Melalui penguatan koordinasi, pengerahan sumber daya, dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berupaya mempercepat pengendalian karhutla di wilayah prioritas. Masyarakat dan pelaku usaha juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengikuti arahan resmi terkait kondisi udara dan keselamatan di wilayah terdampak.