Jelang Muktamar NU, Gus Zaki Tolak 'Politik Paket' dan Tegaskan Batas Peran Pemerintah

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan mengenai arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disorot. Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad (Gus Zaki) mengingatkan agar forum tertinggi organisasi itu tidak kehilangan kedaulatannya akibat munculnya paket-paket calon sebelum sidang resmi berlangsung.

Ia menekankan keputusan kepemimpinan harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta, bukan dikunci lebih awal di luar forum Muktamar.

"Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung," ujar Gus Zaki, Rabu (19/8/2026).

Gus Zaki, yang juga Rektor IAI Khozinatul Ulum Blora, menilai penguncian pasangan calon Ketua Umum–Rais Aam terlalu dini berisiko menempatkan peserta hanya sebagai pihak yang mengesahkan kesepakatan yang dibangun sebelum forum resmi.

Kedaulatan Muktamar dan Isu 'Paket' Kandidat

Menurutnya, dinamika pencalonan adalah bagian dari proses organisasi. Namun, proses itu memiliki batas agar tidak mengurangi kewenangan Muktamar sebagai pengambil keputusan tertinggi.

"Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar," tegas Gus Zaki.

"Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang. Dengan begitu, apa pun hasilnya akan memiliki legitimasi organisasi yang kuat," katanya.

"Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya," ujarnya.

Silaturahmi Bukan Paket Politik

Gus Zaki menegaskan komunikasi kandidat dengan struktur NU dan para kiai merupakan bagian dari tradisi organisasi. Aktivitas itu, menurutnya, tidak otomatis bermakna “paket politik”.

"Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU," katanya.

Ia menyebut kandidat boleh membangun komunikasi, bersilaturahmi, mendengar aspirasi, dan menawarkan gagasan kepada PWNU, PCNU, pesantren, maupun para kiai. Namun, hasil akhir tetap berada pada putusan Muktamar.

Gus Zaki juga menekankan bahwa proses tersebut harus berhenti pada batas yang tidak mengurangi kedaulatan forum Muktamar sebagai pemegang mandat.

Soal Gus Rozin: Tanpa Pasangan Rais Aam

Merespons isu yang berkembang, Gus Zaki menegaskan pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak dipaketkan dengan calon Rais Aam tertentu.

"Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU," tegasnya.

"Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut," ujarnya.

"Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar," katanya.

Ia meminta pencalonan Gus Rozin dilihat dari rekam jejak dan proses pengabdiannya, bukan semata spekulasi soal dukungan.

Dalam konteks itu, ia menyebut perjalanan ke berbagai daerah merupakan upaya menyerap aspirasi dan memahami persoalan organisasi secara langsung.

Kemitraan Pemerintah dan Kedaulatan Organisasi

Gus Zaki mengingatkan agar dinamika Muktamar tidak ditarik ke isu relasi dengan pemerintah. Menurutnya, NU tetap memiliki posisi sebagai mitra strategis dalam kehidupan kebangsaan, namun urusan kepemimpinan bersifat internal.

"Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya," jelasnya.

"NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa. Dua hal itu tidak bertentangan," katanya.

Ia menilai legitimasi yang kuat akan memudahkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat wilayah dan cabang.

Agenda Substantif dan Harapan Muktamar

Gus Zaki mendorong agar kontestasi kepemimpinan tidak disederhanakan menjadi soal paket kandidat. Ia menilai isu kaderisasi, kemandirian organisasi, penguatan kelembagaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi jamaah, serta posisi NU dalam kehidupan kebangsaan lebih penting untuk dibahas.

"Yang perlu kita tunjukkan adalah perjalanan organisasinya, pertemuannya dengan para kiai, aspirasi dari daerah, gagasan yang lahir dari silaturahmi, dan rekam jejak pengabdiannya di NU," tambahnya.

Ia mengajak seluruh pihak menghadapi perbedaan dengan dewasa, memberi ruang bagi kandidat menyampaikan visi, dan memastikan peserta Muktamar memiliki kebebasan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan organisasi. Gus Zaki juga tercatat sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Al Azhar.

"Pada akhirnya, bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa. Yang paling penting adalah bagaimana NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, dan mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa," pungkas Gus Zaki.