Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Selasa (18/8/2026).
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan aksi tersebut bukan sekadar seremoni peringatan kemerdekaan, melainkan bentuk dorongan agar kebebasan, keadilan, dan kemakmuran dapat diwujudkan secara nyata oleh negara.
"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," kata Yatalathof dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Menurut Yatalathof, kedaulatan Indonesia tergerus oleh sejumlah perjanjian dagang yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan asing. Di dalam negeri, ia menilai suara rakyat masih dibungkam dan penangkapan terhadap anak muda berlangsung sewenang-wenang.
"Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan," ujar Yatalathof.
Ia juga menilai pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak berbicara soal kedaulatan tanpa benar-benar menegakkannya. Janji untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur disebutnya masih sebatas slogan.
Sementara itu, aparat dinilai lebih sibuk mengamankan kekuasaan alih-alih melindungi hak rakyat untuk bersuara di ruang publik.
Yatalathof menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta yang terdampak kemacetan selama aksi berlangsung. Ia menyebut gangguan lalu lintas itu bersifat sementara.
"Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," jelasnya.
Advertisement
Delapan Tuntutan BEM UI
Dalam aksi Selasa (18/8/2026) ini, BEM UI memaparkan delapan poin tuntutan yang mencakup isu kedaulatan, tata kelola, kesejahteraan, hingga penegakan hak sipil.
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Wujudkan reforma agraria sejati.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
- Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
- Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," ungkap Yatalathof.
Menurutnya, kemerdekaan tidak akan diberikan negara setiap tahun lewat upacara, melainkan harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu.