Kuasa Hukum YHI-PP Soroti Kredit Yayasan untuk Lapangan Padel, Bantah Isu Senjata

Kuasa Hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP), Hermawanto, mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh mantan ketua yayasan berinisial IWD. Ia menyebut pengajuan kredit bank atas nama yayasan diduga dipakai untuk membangun lapangan padel yang disebut dikelola keluarga IWD.

Hermawanto menyampaikan informasi tersebut kepada wartawan dan menilai rangkaian tindakan itu mengarah pada kepentingan pribadi serta keluarga IWD.

Selain persoalan kredit, ia juga menanggapi pernyataan pihak IWD terkait keberadaan senjata yang diklaim untuk kegiatan ekstrakurikuler, serta membantah adanya konflik kepentingan di antara para pendiri yayasan.

Dugaan Kredit Yayasan untuk Lapangan Padel

Menurut Hermawanto, IWD diduga mengajukan fasilitas pinjaman bank atas nama yayasan. Dana itu disebut digunakan untuk pembangunan lapangan padel dan pengelolaannya berada di lingkar keluarga IWD.

"Termasuk juga peminjaman kredit Bank atas nama yayasan namun uangnya digunakan untuk membangun lapangan padel, yang dikelola keluarga IWD," kata Hermawanto kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Ia menautkan penggunaan fasilitas kredit tersebut dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat IWD masih menjabat ketua yayasan.

Bantahan Soal Senjata dan Klaim Konflik Internal

Kuasa hukum YHI-PP itu juga membantah pernyataan pihak IWD mengenai keberadaan senjata yang disebut untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak di lingkungan sekolah.

"Keberadaan senjata untuk ekstrakurikuler, perlu ditegaskan sejak sekolah berdiri tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak, karena tidak mungkin menembak diadakan di dalam area sekolah juga, semua area sekolah adalah tempat terbuka untuk bermain anak, yang tentunya tidak aman untuk anak-anak (untuk kepentingan terbaik anak)," kata dia.

Ia sekaligus menepis narasi adanya konflik kepentingan antarpihak pendiri. Menurutnya, kehadiran pengurus baru dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan marwah pendirian yayasan.

"Pernyataan tersebut tidak semua benar, karena dengan keberadaan pengurus baru saat ini ingin memperbaiki dan mengembalikan marwah pendirian yayasan dan justru membuka fakta tentang sekolah menjadi gudang senjata dan menyimpan narkoba hal ini tentu bukan konflik internal semata melainkan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir," ucapnya.

Berdasarkan rangkaian temuan internal, Hermawanto menduga IWD melakukan perencanaan terstruktur dan sistematis untuk mengambil alih yayasan demi kepentingan pribadi dan keluarga. Seluruh tudingan tersebut merupakan pernyataan pihak kuasa hukum YHI-PP dan perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan serta penegakan hukum oleh pihak berwenang.