Bukan Bertambah, Penduduk Jakarta Justru Berkurang Ribuan Orang

Jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami penurunan tipis pada Semester I 2026. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, populasi Ibu Kota kini tercatat sebanyak 10.878.676 jiwa.

Angka tersebut berkurang 2.838 jiwa dibandingkan DKB Semester II 2025. Dari total penduduk, sebanyak 5.457.133 jiwa merupakan laki-laki dan 5.421.543 jiwa perempuan yang tersebar di lima kota administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto mengatakan, data kependudukan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data (data-driven policy).

"Data kependudukan sebagai basis pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau data driven policy," kata Denny dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan, Dukcapil DKI Jakarta terus mendukung penerapan e-government melalui penguatan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi layanan publik berbasis digital.

"Dukcapil DKI Jakarta mendukung Pemerintah Pusat terkait implementasi e-government atau digitalisasi government dalam memperkuat peran strategis NIK dan IKD sebagai fondasi infrastruktur digital publik dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat, aman dan terintegrasi," ujarnya.

Menurut Denny, sebagai pusat perekonomian sekaligus pusat layanan pemerintahan nasional, Jakarta terus memperluas integrasi NIK dan mendorong aktivasi IKD di tingkat regional.

Langkah tersebut ditempuh untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global berbasis smart city.

 

Jakarta Cetak Rekor Nasional

Tak hanya mencatat data kependudukan terbaru, DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan tingkat aktivasi IKD tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 37,87 persen.

Seluruh kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bahkan telah melampaui target nasional sebesar 30 persen.

"Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem keamanan berlapis, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat menikmati akses layanan publik baik kesehatan, pendidikan, perizinan, maupun perbankan hingga bantuan sosial secara jauh lebih cepat, transparan, dan aman langsung dari genggaman mereka," kata Denny.