Perkuat Pembangunan, Bangka Tengah Jalin Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Kejari

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Kemitraan ini berfokus pada pemberian pendampingan hukum terkait kebijakan pemerintah serta penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyambut baik inisiatif kerja sama ini, menegaskan pentingnya dukungan hukum dalam setiap aspek pemerintahan. Beliau menyoroti bahwa fungsi kejaksaan tidak hanya terbatas pada penindakan, melainkan juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan. Pendampingan ini mencakup pelaksanaan kegiatan hingga proses hukum, terutama jika pemerintah daerah menghadapi isu perdata atau tata usaha negara terkait pembangunan.

Melalui kesepakatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh nasihat dan pendampingan hukum yang komprehensif dari Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Hal ini krusial untuk menjaga agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan terhindar dari potensi penyimpangan. Keberadaan pendampingan hukum ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Peran Kejaksaan dalam Mendukung Kebijakan Pembangunan

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Abvianto Syaifulloh, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya untuk memperkuat fungsi preventif kejaksaan. Fungsi preventif ini sangat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Kejaksaan ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak menyimpang dari regulasi yang ada dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Sebagai jaksa pengacara negara, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah memiliki peran vital dalam memberikan pendampingan hukum. Mereka bertindak sebagai penasihat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama proses pembangunan berlangsung. Jika terdeteksi adanya potensi penyimpangan, Kejaksaan dapat segera memberikan peringatan dan arahan agar tidak terjadi pelanggaran.

Selain fungsi preventif, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk mewakili pemerintah daerah di pengadilan. Hal ini berlaku apabila terdapat gugatan perdata atau sengketa tata usaha negara yang melibatkan kepentingan pemerintah daerah. Kewenangan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang yang berlaku.

Dasar Hukum dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara

Dasar hukum bagi kejaksaan untuk mewakili pemerintah daerah di pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan kuat bagi jaksa pengacara negara untuk bertindak atas nama pemerintah daerah dalam berbagai proses hukum.

Fungsi jaksa pengacara negara sangat krusial dalam menjaga kepentingan hukum pemerintah daerah. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil selaras dengan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup baik tindakan di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dengan adanya kerja sama pendampingan hukum ini, diharapkan Bangka Tengah dapat mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi serupa.

Sumber: AntaraNews