Warga Tanah Datar Sambut Hunian Sementara BNPB Pasca Bencana Tanah Bergerak

Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) di Jorong Padang Kunyit, Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kini mulai menempati hunian sementara (huntara). Pembangunan huntara ini merupakan inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap ancaman bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Penempatan huntara ini menjadi solusi bagi warga yang rumahnya terancam ambruk akibat fenomena tanah bergerak. Fenomena ini terjadi sejak akhir November 2025, menimbulkan kekhawatiran serius bagi keselamatan penduduk setempat. Pemerintah daerah dan BNPB berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan dan fasilitas yang memadai.

Syafrizal, salah satu penghuni huntara, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. "Alhamdulillah, saya bersama beberapa kepala keluarga lainnya sudah menempati huntara," ujarnya di Nagari Bungo Tanjuang pada Jumat (23/1/2026). Relokasi ini sangat penting untuk menjamin keamanan warga dari potensi bahaya.

Progres Penempatan dan Fasilitas Hunian Sementara Tanah Datar

Sebanyak 10 unit hunian sementara di Jorong Padang Kunyit telah siap ditempati oleh warga terdampak. Setiap unit huntara, berukuran 4,8x6 meter, dirancang untuk memberikan kenyamanan dasar bagi penghuninya. Fasilitas pendukung seperti kasur, selimut, kompor, peralatan dapur, hingga bantuan sembako turut disediakan oleh BNPB.

Warga yang terdampak fenomena tanah bergerak di Jorong Padang Kunyit berjumlah 19 KK dengan total 16 rumah. Mereka diungsikan oleh BNPB untuk mencegah kemungkinan terburuk. Syafrizal menyampaikan apresiasi tinggi, "Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan BNPB karena sudah bergerak cepat menangani kondisi bencana di sini."

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan awal yang dihadapi penghuni. Rita, penghuni huntara lainnya, menyebutkan bahwa ketersediaan air masih menjadi kendala. "Kalau siang hari kami menempati huntara ini, tapi kalau malam masih tidur di rumah keluarga karena airnya belum tersedia," jelasnya. Pemerintah desa telah menginstruksikan pengungsi untuk menempati huntara sejak Selasa (19/1/2026).

Dampak Bencana dan Respons Cepat Pemerintah

Fenomena tanah bergerak yang terjadi di akhir November 2025 telah menyebabkan rumah-rumah di Jorong Padang Kunyit terancam ambruk. Kondisi ini memaksa warga untuk mengungsi demi keselamatan mereka. Pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Tanah Datar sebagai skala prioritas dalam penanganan dan pemulihan dampak bencana.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana ini. Pembangunan hunian sementara menjadi salah satu langkah konkret untuk melindungi warga. BNPB bersama TNI secara sigap membangun 19 unit huntara di lokasi tersebut, menunjukkan respons cepat terhadap situasi darurat.

Kecepatan penanganan ini sangat vital untuk meminimalkan risiko dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BNPB, dan TNI, memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan efektif. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana alam.

Pembangunan Berkelanjutan dan Verifikasi Zona Merah

Dari total 19 unit huntara yang direncanakan, 10 unit telah selesai dan siap dihuni. Sembilan unit sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai sebelum bulan puasa. Ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua korban.

Ahmad Fadly menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan 129 unit huntara secara keseluruhan di Tanah Datar. Namun, masih ada 385 KK yang rumahnya akan diverifikasi oleh Badan Geologi. Verifikasi ini penting untuk menentukan kelayakan tinggal di zona merah potensi bencana.

Proses verifikasi oleh Badan Geologi sangat krusial untuk memastikan keselamatan jangka panjang warga. Hal ini juga menjadi dasar bagi kebijakan relokasi permanen jika diperlukan. Pemerintah berupaya keras untuk tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga solusi jangka panjang yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Sumber: AntaraNews