Sampah Cemari Laut Muara Baru Jakut, Pramono Imbau Warga Jaga Kebersihan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan terkait masalah penumpukan sampah di tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara. Dia menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan menyatakan bahwa situasi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh warga Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa masalah sampah di daerah pesisir berkaitan erat dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai, yang pada akhirnya akan terbawa arus menuju laut dan merusak lingkungan pesisir.

"Ini juga menjadi peringatan bagi seluruh warga Jakarta agar perilaku membuang sampah di sungai itu ya harus dihilangkan di Jakarta," ujar Pramono di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, pada Senin (19/1/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ratusan ton sampah yang menumpuk di lokasi tersebut. Pembersihan di area tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

"Apapun kemarin yang di Muara Baru kan langsung kita tangani, kita bersihkan," kata Pramono. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengatasi sampah di kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara. Penanganan sampah sudah dimulai sejak Jumat, 16 Januari 2026, dengan pengangkutan sampah yang dilakukan secara bertahap.

Asep merinci bahwa pada hari pertama, petugas berhasil mengangkut 35 ton sampah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 25 ton pada hari kedua, dan pada hari ketiga, yaitu Minggu, 18 Januari 2026, total sampah yang terangkut mencapai 77 ton.

"Pada hari ketiga, kami memperkuat penanganan dengan mengerahkan 100 petugas kebersihan, 12 unit ponton, tujuh unit truk sampah tipe kecil, enam unit truk tipe besar, dua unit excavator, serta dua unit perahu karet," kata dia dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Dalam upaya mempercepat proses pengangkutan sampah, Asep menjelaskan bahwa selain menggunakan alat bantu seperti Alat Pelindung Diri (APD), serokan sampah, dan kontainer, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga menerapkan metode khusus. Metode tersebut meliputi pemasangan sekatan dari material High-Density Polyethylene (HDPE) dan bambu, yang berfungsi untuk menahan pergerakan sampah agar tidak menyebar ke perairan yang lebih luas. Sekatan ini juga mempermudah proses pengumpulan dan pemuatan sampah ke armada angkut.

"Ke depan, kami akan memperkuat sekatan secara lebih permanen di seluruh zona serta menyiapkan armada cadangan, terutama saat terjadi hujan," ungkap Asep.

Asep menargetkan penanganan sampah di kawasan Muara Baru dapat rampung dalam lima hari ke depan, dengan prediksi lebih dari 200 ton sampah akan terangkut dari pesisir Muara Baru.

"Target kami, sterilisasi kawasan Muara Baru dapat diselesaikan dalam lima hari, dengan total sampah terangkut diperkirakan melebihi 200 ton sejak hari pertama penanganan," kata Asep.

Dia juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke badan air dan kawasan pesisir. Asep menuturkan bahwa sampah yang masuk ke laut dan saluran air tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memperberat upaya penanganan serta berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.

"Menjaga kebersihan perairan adalah tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberlanjutan lingkungan pesisir Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong DPRD untuk mendukung penguatan anggaran dan pengawasan dalam menghadapi krisis pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Hanif mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang masih kesulitan mengimbangi pesatnya timbulan sampah, yang mencapai 143.824 ton per hari. Saat ini, pengelolaan sampah baru mencapai 24 persen dari target 100 persen yang ditetapkan secara nasional.

"Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," kata Hanif, mengutip Antara, Minggu 18 Januari 2026.

Hanif menekankan pentingnya DPRD untuk berani mengambil kebijakan politik dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi di masing-masing daerah.

"Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa tanpa dukungan politik dan anggaran yang memadai, target nasional pengelolaan sampah akan sulit dicapai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dapat menjadi program berkelanjutan.