Guru Besar UI Dorong Prabowo Perkuat Diplomasi Indonesia di Konflik AS-Venezuela

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan peran diplomasi yang lebih kuat dalam menghadapi konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Pandangan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Jumat (9/1) lalu.

Hikmahanto menilai bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mengambil peran aktif di tengah perbedaan sikap negara-negara lain terhadap konflik tersebut. Banyak negara telah menyatakan posisi mereka, baik mengutuk maupun mendukung salah satu pihak. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat menawarkan solusi yang konstruktif.

Peluang ini muncul seiring dengan penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2026. Peran aktif dalam meredakan konflik internasional dapat memperkuat kredibilitas dan nilai Indonesia di forum global. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita kepemimpinan global yang diusung oleh para pendiri bangsa.

Hikmahanto Juwana secara spesifik menyarankan Presiden Prabowo untuk menerapkan diplomasi ulang-alik atau shuttle diplomacy. Metode ini melibatkan fasilitasi dialog antara dua pihak yang berselisih tanpa harus mempertemukan mereka secara langsung. Pendekatan ini dinilai efektif untuk mengurangi ketegangan dan mencari titik temu.

Berbeda dengan beberapa negara yang telah secara terang-terangan mengutuk atau mendukung salah satu pihak, Indonesia memiliki posisi unik. Sikap Indonesia yang sebelumnya cenderung prihatin dapat diubah menjadi tindakan nyata melalui diplomasi. Ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan yang berani dan visioner.

Contohnya, Malaysia dan Singapura diketahui mengutuk tindakan tertentu dalam konflik tersebut, sementara Prancis dan Inggris menunjukkan dukungan. Di tengah polarisasi ini, peran Indonesia sebagai mediator yang netral dan konstruktif akan sangat dihargai. Upaya ini dapat membantu menurunkan eskalasi konflik yang berpotensi meluas.

Dorongan untuk menurunkan eskalasi konflik menjadi prioritas utama, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2026. Peran aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian internasional akan memperkuat citra Indonesia. Ini juga akan memberikan nilai tambah bagi diplomasi Indonesia di masa depan.

Hikmahanto juga menyoroti pengalaman Presiden Prabowo saat menjabat ketua G20, yang menunjukkan kemampuannya dalam memimpin forum internasional. Jika peluang diplomasi ini dimainkan dengan baik, Indonesia dapat memiliki nilai tawar yang signifikan di mata dunia. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan penyeimbang global.

Senada dengan pandangan tersebut, Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki cita-cita kepemimpinan global. Cita-cita ini sejalan dengan Proklamator Indonesia, Sukarno, yang pernah berhasil mempersatukan kawasan Asia dan Afrika melalui Konferensi Asia-Afrika 1955.

Ridlwan Habib menambahkan bahwa sebagai presiden yang sering melakukan kunjungan luar negeri, Prabowo seharusnya tampil lebih lantang dalam konflik AS-Venezuela. Keberanian dalam menyuarakan sikap dan mengambil peran aktif akan membanggakan masyarakat Indonesia. Hal ini juga akan menunjukkan kewibawaan pemimpin di kancah internasional.

Di era kepemimpinan yang penuh tantangan seperti saat ini, keberanian seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Masyarakat Indonesia berharap Presiden Prabowo dapat menunjukkan sikap yang tegas, bahkan mungkin melebihi apa yang pernah dilakukan Bung Karno. Ini adalah kesempatan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berani dan berprinsip.

Dengan menunjukkan keberanian untuk bersuara keras, mengecam, atau mengutuk tindakan yang tidak sesuai, Presiden Prabowo dapat meraih kebanggaan dari rakyatnya. Langkah diplomasi yang kuat akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Ini juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Sumber: AntaraNews