KLHK Segel Lima Perusahaan Tambang di Sumatera Barat, Diduga Pemicu Banjir DAS Batang Kuranji

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel lima perusahaan pertambangan di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diambil setelah adanya dugaan kuat bahwa operasional perusahaan-perusahaan tersebut menjadi penyebab utama sedimentasi parah yang bermuara ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji. Kondisi ini disinyalir menjadi faktor krusial di balik terjadinya banjir yang kerap melanda area tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penyegelan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk mengevaluasi keseluruhan operasional perusahaan. Ia menekankan tidak akan ada kompromi bagi pelaku usaha yang terbukti mengabaikan dampak lingkungan serta keselamatan masyarakat sekitar. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga tanggung jawab moral yang harus ditegakkan.

Hanif Faisol Nurofiq juga memastikan bahwa seluruh proses evaluasi akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan tersebut. Penegakan hukum lingkungan menjadi prioritas utama demi menjaga keseimbangan ekosistem dan hak-hak warga.

Kronologi Penyegelan dan Pelanggaran Lingkungan

Penyegelan terhadap lima perusahaan pertambangan ini dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum KLHK setelah ditemukan bukti-bukti kuat di lapangan. Aktivitas operasional pertambangan di area elevasi tinggi tersebut secara spesifik memicu sedimentasi parah yang akhirnya mengendap di Sungai Batang Kuranji. Penemuan ini menjadi dasar kuat bagi KLHK untuk menghentikan operasional perusahaan.

Berdasarkan data resmi dari KLHK, perusahaan-perusahaan yang operasionalnya dihentikan paksa meliputi PT Parambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah Ilahi. Kelima perusahaan ini diduga kuat memiliki kontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan di sekitar DAS Batang Kuranji.

Hasil pengawasan mendalam di lapangan mengungkap berbagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Pelanggaran ini mencakup ketiadaan sistem drainase yang memadai pada areal tapak perusahaan, serta pembukaan lahan yang dilakukan tanpa adanya dokumen persetujuan lingkungan yang sah. Aktivitas tambang bahkan ditemukan berjarak kurang dari 500 meter dari pemukiman warga tanpa pengelolaan dampak yang memadai.

Kelalaian dalam mengelola erosi tanah dan air larian (run-off) terbukti secara spesifik mempercepat pendangkalan sungai. Kondisi pendangkalan ini menjadi penyebab utama meluapnya air sungai saat curah hujan tinggi, yang pada akhirnya memicu terjadinya banjir di kawasan sekitar. Bukti-bukti ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas tambang menjadi faktor dominan penyebab bencana banjir.

Komitmen Penegakan Hukum Lingkungan KLHK

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa KLHK akan terus memperketat pengawasan di kawasan hulu sungai guna memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Pengawasan ketat ini diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Prioritas utama adalah menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan.

Hanif juga mengingatkan bahwa korporasi tidak boleh menjadikan lingkungan sebagai objek yang dapat dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Akuntabilitas perusahaan kini menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum lingkungan nasional. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kelestarian alam.

“Ini adalah pesan keras, lingkungan bukan untuk dikorbankan. Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akarnya demi memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga,” demikian tegas Hanif Faisol Nurofiq. Pernyataan ini menegaskan komitmen KLHK dalam melindungi lingkungan dan menjamin hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak.

Sumber: AntaraNews