Prabowo Terima Laporan Oknum TNI dan Polri Terlibat Penyelundupan Ilegal: Harus Segera Ditindak

Presiden Prabowo Subianto menerima informasi mengenai keterlibatan sejumlah pejabat serta anggota TNI-Polri dalam aktivitas penyelundupan ilegal. Dia pun menginstruksikan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat dalam melindungi praktik penyelundupan ilegal serta pelanggaran hukum lainnya.

"Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ungkap Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

"Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius," tambahnya.

Tidak menghormati hukum

Prabowo menjelaskan bahwa dia telah mengerahkan TNI-Polri untuk memberantas praktik pemalakan liar, tambang ilegal, hingga penyelundupan. Namun, masih terdapat oknum-oknum nakal yang melanggar hukum di Indonesia.

"Terlalu banyak kegiatan pembalakkan hutan liar illegal logging, juga illegal mining tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," jelasnya.

Kerugian yang signifikan akan terjadi

Prabowo menegaskan bahwa penyeludupan ilegal memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara. Ia memberikan contoh penyelundupan timah di Bangka Belitung yang mengakibatkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah.

"Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga menekankan pentingnya agar tidak ada korporasi yang dapat mengalahkan kekuasaan negara. Ia mengingatkan bahwa korporasi swasta seharusnya tidak memiliki otoritas untuk mengatur negara.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," tegas Prabowo.