Pemprov NTT Perkuat Sistem Pangan dan Gizi Berkelanjutan Melalui Lokakarya RAD-PG

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) secara aktif mendorong penguatan sistem pangan dan gizi berkelanjutan di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan lokakarya penyusunan kerangka rekomendasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kegiatan penting ini berlangsung di Kupang, NTT, pada Selasa, 11 November.

Lokakarya tersebut bertujuan utama untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah serta pemangku kepentingan terkait. Fokus utamanya adalah pemahaman mendalam tentang sistem pangan dan gizi yang berkelanjutan untuk masa depan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov NTT dalam pembangunan daerah.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT, Yoseph H. Dahat, menjelaskan bahwa perumusan kerangka RAD-PG sangat krusial. "Perumusan kerangka RAD-PG menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan dan program yang kita rancang benar-benar terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat," katanya.

Isu pangan dan gizi telah menjadi perhatian utama Pemprov NTT karena dianggap sebagai aspek strategis dalam pembangunan daerah. Yoseph H. Dahat dari Bapperida NTT menegaskan pentingnya hal ini. Pangan yang bergizi, aman, dan berkelanjutan adalah fondasi esensial bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini juga menjamin daya saing daerah di masa mendatang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029, visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan” telah ditetapkan. Visi ini dijabarkan melalui lima misi pembangunan dan tujuh pilar yang mengintegrasikan Dasa Cita. Komitmen terhadap sistem pangan dan gizi berkelanjutan sangat jelas terlihat dalam dokumen perencanaan ini.

Kegiatan lokakarya ini tidak hanya relevan secara teknis dalam penyusunan RAD-PG, tetapi juga mendukung implementasi Dasa Cita NTT. Tujuannya adalah mewujudkan kedaulatan pangan, perbaikan gizi, dan kemandirian ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ini menunjukkan pendekatan holistik Pemprov NTT dalam mengatasi tantangan pangan dan gizi.

Pendekatan sistem pangan yang dibahas selama lokakarya, khususnya dengan penggunaan theory of change (ToC), sangat membantu. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan sebab akibat dari intervensi yang akan dilakukan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya sistem pangan berkelanjutan.

Yoseph H. Dahat berharap lokakarya ini dapat menjadi panduan aksi nyata bagi semua pihak. Tujuannya adalah memperbaiki sistem pangan dan status gizi masyarakat di daerah. Lokakarya ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pemprov NTT juga menyampaikan apresiasi kepada Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) serta seluruh mitra pembangunan. Apresiasi ini diberikan atas inisiatif, komitmen, dan kolaborasi mereka. Dukungan tersebut sangat penting dalam agenda penguatan ketahanan pangan dan gizi di wilayah NTT.

Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, menambahkan bahwa lokakarya ini dirancang khusus untuk menghasilkan dokumen mini-ToC. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. "Jika bahan dan dokumen rekomendasi sudah tersusun, harapannya bisa dipakai dan mempermudah tim untuk menyusun RAD-PG berbasis potensi lokal,” katanya.

Salah satu tujuan khusus dari kegiatan lokakarya ini adalah untuk memahami secara mendalam tantangan sistem pangan dan gizi yang ada di Provinsi NTT. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang fundamental dalam penyusunan strategi.

Lokakarya ini juga berfokus pada identifikasi isu-isu prioritas yang mendesak. Isu-isu tersebut mencakup masalah stunting, kerentanan pangan di tingkat desa, dampak perubahan iklim, dan berbagai dinamika lokal sejenisnya. Penanganan isu-isu ini menjadi kunci dalam mencapai sistem pangan dan gizi berkelanjutan.

Lokakarya ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Sebanyak 53 orang peserta hadir, terdiri dari 33 perwakilan aparatur daerah. Selain itu, 20 orang berasal dari lembaga masyarakat maupun kelompok kategorial yang memiliki keterkaitan erat dengan isu pangan dan gizi. Kehadiran beragam pihak ini diharapkan memperkaya diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan.

Sumber: AntaraNews