Pemprov Gorontalo Soroti Aturan Porsi MBG, Khawatir Dampak pada Tenaga Kerja SPPG

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyoroti adanya aturan baru terkait pembagian porsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aturan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, pada Jumat (08/11) di Gorontalo, menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 22 SPPG yang telah beroperasi di Provinsi Gorontalo. Pemprov menargetkan penambahan 19 unit SPPG baru hingga akhir Desember, sehingga total akan mencapai 41 SPPG yang beroperasi penuh di seluruh wilayah Gorontalo.

Peningkatan jumlah penerima manfaat program MBG memang memerlukan peningkatan kapasitas SPPG. Namun, Idah mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala di lapangan, di mana sejumlah vendor belum dapat bekerja secara optimal karena beberapa yayasan pelaksana belum menyelesaikan pembangunan dapur mereka.

Kekhawatiran Terhadap Aturan Baru Pembagian Porsi MBG

Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah secara khusus menyoroti aturan baru terkait pembagian porsi MBG. Dalam kebijakan terbaru ini, setiap SPPG hanya memperoleh alokasi 1.000 hingga 2.000 porsi, yang berbeda jauh dengan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 porsi.

Menurut Idah, ketentuan ini belum sebanding dengan kesiapan yang telah dilakukan oleh SPPG di lapangan. Banyak tempat sudah merekrut hingga 50 tenaga kerja untuk mendukung operasional dapur, namun justru mengalami pengurangan jatah porsi yang signifikan.

Idah menegaskan, "Kalau hanya mendapat 1.000 porsi, itu berarti hanya cukup untuk dua sekolah. Padahal mereka sudah lebih dulu mendaftar dan melakukan berbagai persiapan. Kondisi seperti ini perlu dievaluasi agar tidak merugikan pihak yang sudah siap bekerja." Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan operasional SPPG dan nasib para pekerja.

Di Gorontalo, terdapat sekitar 120 SPPG, dengan 22 di antaranya berada di wilayah terpencil. Untuk wilayah yang belum termasuk kategori terpencil, Idah menekankan bahwa penurunan porsi perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan kapasitas dan kesiapan lembaga pelaksana di lapangan.

Target Peningkatan SPPG dan Tantangan di Lapangan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif penting yang diharapkan dapat menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia. Harapan Presiden Prabowo Subianto adalah agar seluruh anak sekolah sudah bisa menerima manfaat program MBG paling lambat Februari 2026 mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, semua pihak perlu mempercepat proses pembangunan dapur dan operasional SPPG. Namun, seperti yang disebutkan Idah, kendala di lapangan masih menghambat, terutama terkait vendor yang belum optimal dan pembangunan dapur yang belum rampung.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mendorong percepatan ini, mengingat pentingnya program MBG bagi peningkatan gizi anak-anak. Optimalisasi kinerja vendor dan penyelesaian infrastruktur dapur menjadi prioritas utama demi kelancaran distribusi makanan bergizi.

Koordinasi antarpihak terkait juga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat, diharapkan target operasional SPPG dapat tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pentingnya Sertifikasi Juru Masak dan Evaluasi Wilayah

Selain masalah porsi dan operasional, Idah Syahidah juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi bagi juru masak yang bertugas di dapur MBG. Sertifikasi ini dianggap krusial untuk menjamin mutu dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat program.

Sertifikasi juru masak juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di bidang pengolahan gizi. Dengan juru masak yang tersertifikasi, standar kebersihan dan kualitas makanan dapat terjaga dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko kesehatan.

Idah menyatakan, "Langkah percepatan ini juga penting untuk menghindari potensi risiko seperti keracunan makanan, serta memastikan bahwa seluruh proses penyediaan makanan bergizi berjalan sesuai standar dan tepat sasaran." Aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini.

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembagian porsi, terutama di wilayah yang tidak terpencil, juga menjadi fokus Pemprov Gorontalo. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan SPPG yang sudah siap dan memiliki kapasitas memadai, serta tetap mendukung tujuan utama program MBG.

Sumber: AntaraNews