DPD Minta Bulog Jaga Stok Pangan Jelang Natal-Tahun Baru, Soroti Kualitas dan Distribusi

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, meminta Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok. Permintaan ini disampaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Stefanus menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga pasokan pangan nasional agar tidak terjadi gejolak harga.

Fokus utama adalah pada stok pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur yang harus selalu tersedia. Bulog juga diharapkan mendukung Gerakan Pasar Murah secara masif, termasuk di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Langkah ini bertujuan agar masyarakat di seluruh pelosok dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan berkualitas.

Selain kuantitas, kualitas beras dan bahan pangan lainnya juga menjadi perhatian serius. Senator Stefa menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan produk yang layak konsumsi dan terjangkau. "Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan kualitas dan pemerataan pasokan hingga ke daerah-daerah terluar,” ujar Stefa menegaskan.

Stefanus B.A.N. Liow menyoroti pentingnya menjaga kualitas bahan pangan yang disalurkan oleh Bulog. Ia menekankan bahwa ketersediaan stok pangan Bulog harus diimbangi dengan standar kualitas yang baik. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat menerima produk yang layak konsumsi, terutama menjelang perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru.

Pemerataan pasokan juga menjadi fokus utama, khususnya di wilayah 3T. Stefanus mendesak Bulog untuk memperkuat jaringan distribusinya agar bahan pokok dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Dukungan terhadap Gerakan Pasar Murah secara masif diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan akses pangan yang lebih mudah.

Selain itu, Senator Stefa juga mendorong agar Program Makmur, sebuah program nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pangan, dapat segera dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. “Program Makmur perlu hadir di Sulut agar petani dan masyarakat lokal dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pangan nasional,” katanya menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Stefa juga meminta Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Rhamdani, dan jajaran direksi untuk mengkaji ulang status zonasi satu menjadi zonasi dua bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro). Tiga kabupaten ini bukan merupakan daerah sentra produksi beras.

“Tiga kabupaten kepulauan tersebut bukan daerah sentra produksi beras. Saat ini penyaluran beras SPHP di sana masih dikategorikan zona satu, padahal pasokannya berasal dari luar wilayah seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur," ujarnya. Kondisi geografis dan biaya distribusi yang tinggi seharusnya menjadi dasar untuk memasukkan tiga kabupaten kepulauan tersebut masuk ke dalam zona dua.

Selain perubahan zonasi, Stefa juga mengusulkan agar Bulog membangun gudang di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Pembangunan gudang ini bertujuan untuk memperkuat jaringan distribusi pangan di wilayah selatan Sulawesi Utara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyaluran dan menjaga ketersediaan stok pangan Bulog di daerah tersebut.

Menanggapi berbagai masukan dari Senator Stefanus Liow, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Rhamdani, menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan komitmen Bulog untuk terus memperkuat kerja sama dengan DPD RI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Kami sangat mengapresiasi perhatian dan masukan dari Senator Stefanus Liow. Bulog akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPD RI, agar penyaluran pangan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Ahmad Rizal Rhamdani.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Bulog, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, menambahkan bahwa pihaknya akan segera memproses dan mengajukan perubahan zonasi untuk tiga kabupaten kepulauan tersebut kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Kami memahami kondisi geografis di wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro. Usulan perubahan dari zona satu ke zona dua akan segera kami tindak lanjuti dengan Bapanas,” ungkap Sudarsono.

Rapat dengar pendapat antara Komite II DPD-RI dan Bulog ini membahas berbagai isu penting terkait peran Bulog dalam menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh daerah. Komitmen bersama antara legislatif dan Bulog diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat Indonesia.

Sumber: AntaraNews