Momen Prabowo Tundukan Kepala ke Anggota DPR RI Sebelum Sampaikan Pidato Kenegaraan

Awalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilahkan Prabowo untuk menyampaikan pidato kenegarannya setelah penampilan capaian video pencapaian pemerintah.

Lizsa Egeham
Oleh Lizsa Egeham - Reporter
Momen Prabowo Tundukan Kepala ke Anggota DPR RI Sebelum Sampaikan Pidato Kenegaraan
Momen Prabowo Tundukan Kepala ke Anggota DPR RI Sebelum Sampaikan Pidato Kenegaraan (Merdeka.com)

Presiden Prabowo Subianto memberikan gestur penghormatan kepada para anggota DPR RI, pejabat negara, hingga tamu undangan sebelum memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8). Prabowo menundukkan kepalanya di depan anggota DPR RI dan tamu undangan. 

Awalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilahkan Prabowo untuk menyampaikan pidato kenegarannya setelah penampilan capaian video pencapaian pemerintah. 

"Selanjutnya, kami persilahkan kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI 2025, kami persilahan," kata Puan.

Prabowo lalu beranjak dari kursinya dan berjalan ke tengah mimbar untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Dia memberikan gesture namaste kepada Puan, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. 

Prabowo kemudian berbalik arah ke hadapan para anggota DPR RI dengan memberikan gestur menundukkan kepala. Hal yang sama juga dilakukan Prabowo ke pada tamu undangan mulai dari mantan presiden, mantan wakil presiden, hingga duta besar negara sahabat yang duduk di tribun kiri dan kanan. 

Prabowo tampak berdiri ditengah-tengah. Setelah itu, Prabowo berjalan ke podium untuk menyampaikan pidato kenegaraan perdananya. 

Prabowo Ungkap Keanehan Kondisi Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai anomali yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Salah satu yang disorot adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Prabowo menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang aneh sekali dan tidak masuk akal sehat. Menurut Prabowo, kelangkaan minyak goreng yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan hampir berbulan-bulan, merupakan bukti adanya manipulasi pasar.

"Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, ini aneh sekali tidak masuk akal sehat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka," kata Prabowo dalam Pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8).

Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai 'serakahnomics', atau ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan segelintir pihak demi keuntungan pribadi.

"Ternyata memang permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics," ujarnya.

Prabowo menegaskan, kondisi semacam ini tidak boleh terulang. Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam dan produk strategis dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk dipermainkan oleh kelompok tertentu.

Subsidi Mengalir, Harga Pangan Tetap Mahal

Keanehan lain yang menjadi sorotan Prabowo adalah mahalnya harga pangan meski pemerintah telah memberikan berbagai subsidi besar di sektor pertanian.

Mulai dari subsidi pupuk, pestisida, alat pertanian, hingga irigasi dan beras, namun kenyataannya harga pangan masih sulit dijangkau sebagian masyarakat. Prabowo menilai, kondisi ini menunjukkan adanya distorsi dalam rantai distribusi dan mekanisme pasar.

"Juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi dan waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita," ujarnya.

Pasal 33 UUD 1945 Terabaikan

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik pengabaian terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pasal tersebut jelas mengatur bahwa cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Namun kenyataannya, sejumlah sektor strategis seperti penggilingan padi justru dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Prabowo menyebut hal ini sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan yang diamanatkan konstitusi.

"Ada penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945 terutama di pasal 33 ayat 1,2, dan 3, telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern abad 21 ini," pungkasnya.

Hadapi Serakahnomic, Puan Maharani Bakal Lawan Tambang Ilegal Hingga Judol

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung segelintir orang yang doyan mencari keuntungan bisnis lewat cara yang tak sah dan menekan rakyat kecil, seperti lewat kegiatan tambang ilegal hingga praktik judi online (judol).

Hal itu turut disuarakan Ketua DPR RI saat membacakan pidato dalam Sidang Bersama Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8).

Di satu sisi, kata Puan, banyak masyarakat dengan segala keterbatasannya punya etos kerja yang luar biasa. Misalnya para petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok negeri. "Mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah," ungkapnya.

Sebaliknya, ada sebagian orang yang punya kuasa lebih justru memeras rakyat lewat bisnis yang tidak sah, seperti bisnis judol.

"Namun di sisi lain, kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif, bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya," bebernya.

"Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban," dia menegaskan.

Rekomendasi