Tolak Penjajahan, Muhammadiyah Kritik Keras Perampasan Tanah di Tepi Barat Palestina oleh Zionis Israel

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam keras rencana pembentukan negara Yahudi Israel di wilayah Tepi Barat Palestina, menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz yang menyatakan niat memperluas wilayah negara Israel secara sepihak.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai pernyataan tersebut bukan sekadar pendapat pribadi, tetapi bagian dari agenda besar gerakan zionisme Israel yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Palestina dan bahkan sebagian kawasan negara-negara tetangga.

“Saya tidak terkejut. Gagasan ini bukan hanya milik Menhan Israel, tapi bagian dari proyek zionisme. Mereka ingin menjadikan Tepi Barat dan bahkan wilayah Yordania, Suriah, Lebanon, Saudi, Irak, serta Mesir sebagai bagian dari negara Israel Raya,” ujar Anwar kepada wartawan, Minggu (1/6).

Muhammadiyah menegaskan bahwa rencana ekspansionis Israel bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, yang merupakan prinsip dasar bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Negara kita Indonesia sangat anti terhadap penjajahan. Karena penjajahan tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” ujar Anwar.

Ia mengutip secara tegas alinea pertama UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Menurutnya, rencana pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat hanyalah bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk menghapus eksistensi Palestina dan menyingkirkan solusi dua negara.

Peringatan Agar Tidak Terjebak Agenda Politik Israel

Muhammadiyah juga mengingatkan publik internasional agar tidak mudah percaya terhadap narasi diplomatik Israel yang kerap menyembunyikan agenda kolonialis di balik bahasa perdamaian.

“Israel sudah lama menyusun strategi untuk mencaplok seluruh Palestina. Ini bukan rencana mendadak, tapi niat jahat yang sistematis,” ungkap Anwar.

Dalam konteks ini, Anwar menilai bahwa pernyataan Menhan Israel bukan hanya provokatif, tapi juga mengancam stabilitas regional dan bertentangan dengan hukum internasional yang menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal.

Muhammadiyah mendukung penuh upaya komunitas internasional, termasuk konferensi perdamaian yang akan digelar pada Juni 2025 oleh Arab Saudi dan Prancis di PBB, sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.