Ramai Usai Kasino Disinggung di DPR, Jakarta Ternyata Pernah Punya Kasino Legal

Heboh pernyataan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita yang menyinggung judi kasino ketika membahas objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia mengambil contoh langkah yang diambil Uni Emirat Arab mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.

"Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalainin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya," kata Galih dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5).

Di tengah larangan perjudian di Indonesia, sedikit orang yang tahu bahwa Jakarta pernah memiliki kasino legal. Kisah ini bermula pada tahun 1967 di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.

Kasino pertama dan satu-satunya yang pernah dilegalkan di Indonesia berdiri di Petak Sembilan No. 52, Jakarta Barat. Keputusan Gubernur melegalkan judi didorong oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari praktik perjudian. Ali Sadikin menggunakan dasar hukum ini untuk melegalkan kasino.

"Untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao? Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja. Waktu itu saya jelaskan bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar, dan lain-lain," ujar Ali Sadikin.

Tak hanya kasino, Ali juga melegalkan berbagai jenis perjudian lainnya, mulai dari lotere totalisator, lotto, hingga Hwa Hwe, yang terinspirasi dari praktik di luar negeri.

"Saya sahkan judi itu. Mulai dengan lotere totalisator, lotto, dengan mencontoh dari luar negeri. Lalu dengan macam-macam judi lainnya. Sampai kepada Hwa Hwe," kata Ali.

Langkah Ali Sadikin terbukti efektif secara fiskal. Dalam kurun waktu 10 tahun, anggaran pembangunan DKI Jakarta melonjak dari Rp66 juta menjadi Rp89 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, pasar, hingga infrastruktur jalan.

Selama era Ali Sadikin, beberapa titik strategis di Jakarta dijadikan lokasi kasino legal. Beberapa di antaranya adalah:

* Lantai bawah Gedung Sarinah, Jakarta Pusat

* Petak Sembilan (PIX), Jakarta Barat

* Hai Lai, Ancol

* Djakarta Theatre, Jakarta Pusat

* Proyek Senen dan kawasan Glodok

Namun, kasino saat itu diperuntukkan khusus bagi warga negara asing atau kalangan non-Muslim.

"Kalau ada orang Islam yang berjudi, itu bukan salah gubernur, tetapi ke-Islaman orang itu yang bobrok. Sebagai umat Islam, saya sendiri tidak pernah berjudi," tegas Ali dalam buku Akhir Sejarah Kasino Indonesia.