Tahukah Anda? DPRD Sulsel Pindah Kantor Sementara ke Gedung Dinas BMBK Usai Terbakar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan memulai aktivitasnya di kantor sementara. Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel menjadi pilihan lokasi. Perpindahan ini dilakukan menyusul insiden pembakaran kantor DPRD Sulsel oleh massa beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengonfirmasi bahwa kantor sementara ini akan mulai digunakan pada Senin, 8 September. Keputusan ini diambil setelah melakukan survei terhadap beberapa lokasi yang dinilai representatif. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh agenda kedewanan dapat terus berjalan tanpa penundaan.

Pemindahan ini merupakan langkah strategis agar pembahasan anggaran, seperti APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026, tidak terhambat. Sebanyak 84 anggota dewan membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Proses pembenahan gedung BMBK pun telah dilakukan untuk menunjang kebutuhan operasional DPRD Sulsel.

Dari beberapa kantor yang disurvei, gedung Dinas BMBK dianggap paling representatif dan memiliki banyak ruangan yang dapat dimanfaatkan. Fauzi Andi Wawo menjelaskan bahwa pilihan ini juga mempertimbangkan efisiensi anggaran. DPRD Sulsel tidak ingin menyewa hotel atau tempat mahal lainnya yang berpotensi menimbulkan sorotan publik.

Penggunaan gedung dinas ini merupakan hasil rapat koordinasi dan persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Lokasi di Kompleks Perkantoran Dinas PU Sulsel juga strategis, dengan adanya tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di sekitarnya. Ini memudahkan koordinasi antarlembaga.

DPRD Sulsel berencana menggunakan gedung BMBK untuk sementara waktu, mungkin selama tiga bulan pertama. Apabila renovasi kantor utama belum selesai, masa pinjam pakai ini dapat diperpanjang. Hal ini menunjukkan komitmen dewan untuk tetap produktif di tengah kondisi darurat.

Meskipun kantor utama terbakar, aktivitas kedewanan tidak boleh berhenti. Rapat Paripurna perdana setelah insiden pembakaran dijadwalkan akan dilaksanakan di kantor sementara pada Senin, 8 September. Ini menunjukkan keseriusan DPRD Sulsel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Yasir Machmud, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak bekerja. Banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD yang harus segera diselesaikan. Prioritas utama adalah kepentingan rakyat dan kelancaran program Pemerintah Provinsi.

Kebutuhan akan kantor sementara ini sangat mendesak mengingat pentingnya pembahasan anggaran. Program-program Pemerintah Provinsi harus tetap berjalan demi kemajuan daerah. Oleh karena itu, memastikan anggota dewan memiliki tempat kerja yang layak adalah hal yang krusial.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah mengajukan usulan pembangunan maupun renovasi kantor DPRD Sulsel yang terbakar ke pemerintah pusat. Surat pengajuan telah dikirimkan setelah melalui penilaian dan perhitungan anggaran yang cermat. Ini merupakan langkah cepat tanggap dari pemerintah provinsi.

Anggaran yang diajukan untuk perbaikan kantor DPRD Sulsel diperkirakan mencapai Rp233 miliar. Jumlah ini telah dihitung sesuai standar formulir dari Kementerian Prasarana Umum. Proses pengajuan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar pembangunan kembali kantor DPRD dapat dimulai.

Selain kantor DPRD Sulsel, kantor DPRD Kota Makassar juga turut dibakar massa. Kerugian akibat insiden di kantor DPRD Kota Makassar diperkirakan sebesar Rp253,4 miliar. Secara keseluruhan, total kerugian akibat pembakaran kedua kantor DPRD tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp500 miliar, menunjukkan skala kerusakan yang signifikan.

Sumber: AntaraNews