Gara-Gara Dana Desa, Kantor DPMK Mamberamo Tengah Dirusak Warga

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (9/6) dirusak ratusan masyarakat. Mereka kecewa karena dana desa dibagikan berbeda dengan informasi yang beredar.

"Ada sekitaran 300 orang, mereka berasal dari 5 distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, mereka melempari Kantor DPMK di Distrik Kobagma dengan batu, lantaran mereka karena kecewa dengan pembagian dana desa," kata Wakapolda Papua, Brigjen Ramdani, Jumat (9/6).

Ramdani menyebut, aksi pelemparan Kantor DPMK itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIT hingga 02.00 WIT.

"Berdasarkan laporan dari jajaran, masyarakat tersebut mereka kecewa, marah, hingga berujung pada pengrusakan Kantor DPMK Kabupaten Mamberamo Tengah, karena dana desa yang mereka terima jumlahnya tidak sesuai dengan informasi yang sebelumnya mereka dengar," jelasnya.

Menurut Ramdani, pengrusakan Kantor DPMK dipicu kurangnya sosialisasi pembagian dana desa. Selain itu, dia menduga ada pihak yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi pengrusakan.

"Tidak adanya sosialisasi dari pendamping dana desa, juga dari pihak DPMK Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepala-kepala kampung tentang pemberlakuan penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes,” ungkap Brigjen Ramdani.

Polda Papua telah melakukan mediasi terhadap kedua pihak. Masyarakat akhirnya siap berdamai dan kembali ke rumah masing-masing.

“Namun dengan tuntutan pembagian dana desa bisa dilakukan tanpa mengikuti aturan baru dari Permendes," ucap Ramdani.

Sementara itu, akibat amukan massa sejumlah fasilitas di Kantor DPMK mengalami rusak, seperti bagian kaca, pintu dan atap kantor. Kasat Samapta Polres Mamberamo Tengah juga dilaporkan terluka akibat terkena lemparan batu.

“Ada satu anggota kita yang terluka akibat lemparan batu, namun saat ini kondisinya masih sadar dan sedang dirawat di rumah sakit setempat. Saya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah dihasut untuk ikut melakukan pengerusakan terhadap fasilitas pemerintah,” pungkas Ramdani.