Menko PMK Minta Polri Tertibkan Warga Ganggu Pelayanan Penanggulangan Bencana Cianjur

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta Polri menertibkan aktivitas di lokasi bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Dia menyinggung sejumlah orang yang menjadikan lokasi bencana di Cianjur sebagai tempat wisata.

"Polri diminta untuk menertibkan pengunjung di tempat bencana yang tidak berkepentingan. Terutama mereka yang menjadikan bencana ini setengah wisata," kata Muhadjir lewat keterangan diterima, Jumat (2/12).

Muhadjir mendorong Polri tidak segan untuk melakukan penertiban kepada mereka. Dia memastikan, langkah ini diambil agar masyarakat tidak berkepentingan tak mengganggu proses mobilisasi peralatan rehabilitasi dan bahan baku rekonstruksi.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan, memberi bantuan dan menjadi relawan bencana tidak dilarang. Namun, menurut dia, kedua hal tersebut kini sudah dilakukan secara terpusat sehingga semua bisa lebih teratur dan dipertanggungjawabkan.

"Siapa saja yang akan memberikan bantuan kepada pihak korban cukup diserahkan kepada pihak petugas di pos masing-masing dan nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa dipertanggungjawabkan bantuan bantuan tersebut," dia menutup.

Muhadjir Effendy melangsungkan rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna membahas penanganan darurat pasca bencana gempa di Cianjur, Kamis (1/12). Menurut hasil rapat, pemerintah memastikan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak harus menunggu selesainya tahap tanggap bencana.

Pemerintah juga sudah memetakan, lokasi yang bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian PUPR.

Pemerintah merinci, data yang sudah terverifikasi dari rumah yang rusak saat ini sekitar 60.000 unit. Total rumah rusak yang saat ini sudah terverifikasi ada 17.864 unit, baik yang berkategori rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.

Reporter: Radityo
Sumber: Liputan6.com.