Reshuffle Menteri Menguat, Kejagung Pastikan Evaluasi Kebutuhan Penyidikan Kasus

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus melakukan evaluasi kebutuhan pemeriksaan dalam setiap penyidikan kasus yang tengah bergulir. Termasuk terhadap para menteri yang dikabarkan nantinya tidak lagi menjabat lantaran direshuffle oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sekarang gini, nanti ada dilakukan apa enggak, yang jelas saya katakan nanti kalau memang dibutuhkan kan diperiksa, kalau ndak ya ndak," tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/6) malam.

Menurut Supardi, pejabat sekelas menteri atau pun mantan menteri akan diperiksa sesuai dengan pertimbangan kebutuhan penyidikan suatu kasus. Seperti perkara mafia minyak goreng hingga impor baja.

"Nanti, segala kemungkinan masih ada," jelas dia.

Supardi enggan membahas terkait kemungkinan lebih mudahnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sosok menteri, apabila sudah tidak lagi menjabat dalam posisi tersebut. "Aku no comment," Supardi menandaskan.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi merombak atau mereshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini, Rabu (15/6). Pelantikan dikabarkan digelar di Istana Negara, Jakarta sekitar pukul 13.30 WIB.

Dua menteri kabarnya akan dicopot dan diganti sosok baru. Keduanya ialah Menteri Perdagangan M Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofian Djalil.

Posisi Lutfi akan diisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Sementara Sofian diganti mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

"Menteri ATR Pak Hadi, Mendag Pak Zul," kata sumber dari lingkungan Presiden Jokowi kepada merdeka.com.

Reporter: Nanda Perdana Putra