Mensos: Banyak Keluarga Disabilitas Tidak Mau Ditangani di Balai

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur khusus penyandang disabilitas yang berat.

"Kita harus membuat sebuah kebijakan untuk disabilitas yang berat, jadi disabilitas ini tidak bisa apa-apa, dia tergantung dari orang lain untuk mengurus dirinya sendiri," katanya dikutip dalam keterangan pers, Rabu(29/9).

Dia menjelaskan saat ini permasalahan ditemukan banyak keluarga memiliki anggota keluarga yang penyandang disabilitas tidak mau ditangani di balai. Padahal mereka membutuhkan biaya besar untuk hidup.

"Permasalahannya adalah banyak keluarga disabilitas tidak mau disabilitas ditangani di balai, mereka butuh biaya besar bukan hanya untuk hidupnya, kadang ada disabilitas yang tidak bisa makan makanan yang keras sehingga mereka perlu minum susu dan pampers, dan itu butuh biaya besar," ujarnya.

Risma menjelaskan pihaknya juga terus mendorong kepada keluarga yang didalamnya ada penyandang disabilitas untuk bisa divaksin. Dia berharap ke depannya harus ada kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut agar meringankan beban keluarga penyandang disabilitas.

"Nanti kita bersama-sama membuat aturan yang memperhatikan teman-teman disabilitas berat jadi bukan sekadar mendapatkan program keluarga harapan atau bantuan sosial tapi keluarga disabilitas bisa diringankan bebannya," tambah mantan Wali Kota Surabaya itu.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia untuk membuat modul agar teman-teman penyandang disabilitas, khususnya anak-anak bisa belajar berbicara.

"Saya juga memohon kepada mba Angkie, banyak anak-anak usia 5 tahun sampai 10 tahun yang kehilangan pendengarannya, dan kita akan bekerjasama dengan Mba Angkie sebagai Staf Khusus Presiden untuk membuat modul agar peran orang tua bisa lebih aktif," tambah Risma.

Angkie juga berharap kedepannya dapat terbangun kolaborasi lanjutan lintas kementerian/lembaga untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal tersebut kata dia sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel menuju Indonesia yang ramah terhadap disabilitas.

"Semoga di program kerja berikutnya terbangun kembali kolaborasi seperti ini lagi dan Kemensos bisa memberikan dukungan agar hak-hak penyandang disabilitas, perlahan-lahan dapat terwujud," tutupnya.