Ketua DPRD Kota Tangerang Tak Tahu Seragam Dinas Pakai Louis Vuitton

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengaku, tidak tahu bahan seragam dinas anggota DPRD Kota Tangerang, tahun anggaran 2021 dari merek ternama Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Thedoro dan Thomas Crown.

"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merk, kita tidak pernah nyebut merk, proses merk itu lahir saya enggak tahu pasti. Tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang," kata Gatot dikonfirmasi, Selasa (10/8).

Politisi PDIP Kota Tangerang ini, mengira penentuan merk dari bahan seragam dinas anggota DPRD Kota Tangerang, yang baru itu, bermula dari penawaran spesifikasi yang ditentukan saat proses lelang.

"Kita DPRD tidak pernah menyebut merk, mungkin saja analisis saya ketika mengajukan penawaran spesifikasi, bisa aja dari situ. Makanya saya bilang dari kemarin LPSE dicek, sekretariat dicek, hal teknis kita nggak urusin, bukan lempar tanggung jawab, tapi kita nggak urusin hal teknis DPRD," ucap dia.

Namun begitu, dia mengaku bersyukur telah diingatkan dan mendapat kritikan tajam dari masyarakat.

"Tapi kalau mengingatkan kami, Alhamdulilah terima kasih masukannya. Hari ini kami evaluasi juga," kata dia.

Diketahui, pengadaan seragam dinas untuk para anggota DPRD Kota Tangerang dengan nilai fantastis menyedot perhatian publik. Apalagi seragam dinas bagi para wakil rakyat tersebut bakal menggunakan bahan-bahan tekstil dari merek ternama.

Pokja ULP Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Hadi Sudibjo dalam rekaman suara yang diterima merdeka.com, Selasa (10/8), menerangkan, bahan seragam dinas harian (PDH) yang bakal dipakai para anggota DPRD Kota Tangerang itu menggunakan merek Louis Vuitton.

Tiga merek lain yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil (PSL).

Menurut dia, dipilihnya empat merek ternama itu, berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh PPK ke Pokja ULP. "Kurang tahu, itu teknis pelaksanaannya," kata Hadi.

Berapa Anggarannya?

Hadi menerangkan, ULP Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Tangerang, dalam pengadaan barang dan jasa pada seragam dinas baru para anggota DPRD Kota Tangerang, hanya melakukan evaluasi hasil laboratorium yang diserahkan oleh tim PPK ke pihak ULP.

Hasil laboratorium tersebut, lanjut dia berisikan spesifikasi serta merk bahan pakaian yang akan digunakan para anggota DPRD Kota Tangerang.

"Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK)," jelasnya.

Jika telah sesuai, Pokja ULP kemudian bertindak mencari penyedia bahan melalui proses lelang. Yang kemudian, didapat empat perusahaan yang mendaftar dalam tender tersebut, sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa. Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

"Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli. Kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan saja," terang dia.

Sementara, dilansir dari laman lpse.tangerangkota.go.id, bahwa anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun anggaran 2021 mencapai Rp 675 juta. Sementara, biaya jahit seragam tersebut senilai Rp600 juta.

Terkait hal itu, Hadi Sudibjo mengaku tidak banyak mengetahui besaran anggaran belanja seragam dinas para anggota DPRD Kota Tangerang di tahun anggaran 2021 ini.

Dia menyebutkan, bahwa PPK yang lebih mengetahui detail perihal anggaran belanja seragam dinas tersebut.

"Sebetulnya yang lebih tahu di sana (PPK). Itu (besaran anggaran) terkait volumenya. Dulu volumenya berapa, sekarang volumenya berapa. Jangan melihat totalnya saja," ucap dia dalam rekaman suara yang diterima.

Sementara, berdasarkan penelusuran di website yang sama, mencantumkan bahwa pengadaan bahan seragam dinas anggota DPRD Kota Tangerang tahun anggaran 2020 hanya sebesar Rp312,5 juta atau naik dua kali lipat di tahun anggaran 2021 ini, yang menembus angka Rp600 jutaan lebih.