Pimpinan Komisi IV Minta Pembangunan Pulau Komodo Tidak Menyingkirkan Penduduk Lokal

Pemerintah tengah mengembangkan pembangunan di kawasan wisata alam di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi mengingatkan, agar jangan sampai pembangunan tersebut menyingkirkan keberadaan penduduk lokal.

"Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama, jangan sampai pengembangan pembangunan, pengembangan potensi wisata menyingkirkan penduduk setempat," katanya saat rapat soal pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya Pulau Rinca, di ruang Komisi IV DPR RI dengan akademisi, Senin (23/11).

Dia merujuk pembangunan serupa yang terjadi dalam pembangunan kawasan wisata di tempat lain. Misalnya dalam pembangunan pulau reklamasi di Jakarta. Dedi khawatir, karena ada pembangunan, penduduk lokal justru sulit mengakses wilayahnya.

"Kan di pulau reklamasi, orang enggak bisa masuk, dijagain oleh satpam, sama juga. Jadi ini yang harus menjadi titik utama yang diperhatikan," ujarnya.

Keadaan tersebut dikhawatirkan Dedi terjadi di Taman Nasional Komodo. Padahal, selama ini masyarakat setempat dan reptil raksasa tersebut sudah hidup berdampingan.

"Bahkan Komodo masuk dapur, Komodo masuk rumah, mereka sudah bergulat setiap hari dengan Komodo. Dan bahkan sudah menjadi saudara baginya. Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama. Jangan sampai pengembangan pembangunan potensi pariwisata menyingkirkan penduduk setempat," tuturnya.

Politikus Golkar itu juga menyinggung pengelolaan taman wisata oleh pihak swasta dengan penyematan kata 'premium' untuk menarik wisatawan hadir ke Labuan Bajo termasuk TN Komodo. Ia khawatir, sisi negatif dari penyematan wisata premium berpotensi merugikan masyarakat yang berjualan produk lokal di wilayahnya.

"Akses untuk berjualan, karena kan kelasnya premium. Masyarakat lokal belum tentu bisa memahami selera dari seluruh produk lokal di situ untuk dijual ke kaum premium," ucapnya.

"Karena kan kalau sudah berubah jadi swasta, itu lapak jadi mahal," tambah eks Bupati Purwakarta ini.

Dedi juga khawatir masyarakat terancam sulit mengakses jalan karena pembangunan yang disematkan wisata premium. Dia khawatir, masyarakat justru tidak boleh melewati kawasan wisata tersebut.

"Kalau sudah dikelola swasta, kemudian dikelola dengan baik. Untuk menjaga kenyamanan pengunjung tamu segala macam, bisa jadi nanti masyarakat lokal tidak bisa lewat," tutupnya.