KSP: Influencer Digunakan untuk Literasi Digital, Bukan Meneruskan Pesan Pemerintah

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, menegaskan pemerintah tidak menggunakan influencer untuk meneruskan pesan pemerintah. Tetapi, influencer digunakan untuk literasi digital.

"Apakah Istana menggunakan influencer, Pak Menkominfo sudah mengatakan iya, tapi influencer dipakai oleh Kementerian Kominfo itu berfungsi sebagai pelatih digital literasi bukan untuk meneruskan pesan pesan pemerintah," kata Donny dalam diskusi virtual iluni UI 'Jaga Demokrasi Kita', Rabu (2/9).

Sebab, menurutnya, Influencer harus dilihat sebagai sosok opini yang berpengaruh terhadap publik. Sehingga, menjadi key opinion leaders dan memiliki kompetensi. Dia bilang, semua orang berhak berpendapat termasuk influencer.

"Influencer itu tidak berarti anti-demokrasi, karena demokrasi mengakomodasi semua suara baik yang berdengung maupun suara yang jelas dari buzzing sampai ke speaking," ucapnya.

Selain itu, dia menambahkan, perbedaan berekspresi bisa terjadi kapan saja dan itu bukan berarti pembungkaman hak berekspresi. Karena, setiap orang yang berpendapat akan menimbulkan kontra di negara demokrasi.

"Ke depannya memang persoalan peminggiran hak berekspresi, hak berpendapat itu pasti akan terus muncul karena kita tahu dengan demokrasi kekuasaan tidak tersentralisir di pemerintah tapi dia tersebar di masyarakat sipil juga," pungkasnya.