Dicecar Komisi Kejaksaan, Miftahul Ulum Irit Bicara Soal Dugaan Suap ke Eks Jampidsus

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan jajaran rampung memeriksa Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/7).

Barita mengatakan Ulum belum bersedia membeberkan lebih jauh terkait pernyataannya yang menyebut ada aliran dana dari Kemenpora ke mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman.

"Ya, kami belum mendapatkan semua keterangan karena situasi Ulum sedang masa menghadapi persidangan, jadi kita belum bisa mendapat keterangan karena beliau menyampaikan apa yang sudah disampaikan selama ini, ya itulah yang dia sampaikan," ujar Barita di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/7).

Barita tak mempermasalahkan Ulum yang belum bersedia membongkar semuanya. Barita mengatakan, selain karena Ulum belum siap, menurutnya Ulum memiliki hak untuk diam.

"Dia berjanji akan menyampaikan pada waktunya, dia minta waktu untuk berkonsultasi dulu dengan beberapa pihak, sehingga dia firm. Karena dia kaget juga ada permintaan keterangan ini, jadi dia belum bisa memberikan. Belum siap dia," kata Barita.

Barita menyebut, selama Ulum masih belum mau membeberkannya, Komisi Kejaksaan belum bisa menindaklanjuti meski Ulum sudah membongkarnya di persidangan.

"Itu sangat berkaitan dengan informasi yang akan dia berikan, Ulum berjanji akan menyampaikannya, kalau tidak ada informasi itu kita tidak bisa menindaklanjuti atas informasi yang belum valid, belum konfirm," kata dia.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada 15 Mei 2020, Ulum yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Imam Nahrawi membeberkan dugaan adanya aliran suap yang diterima Adi Toegarisman dan anggota BPK Achsanul Qosasi.

Ulum yang juga terdakwa dalam kasus suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini menyebut Adi Toegarisman menerima Rp 7 miliar untuk pengamanan perkara, sementara Achsanul menerima Rp 3 miliar untuk mengamankan temuan dari BPK.

Reporter: Fachrur Rozie