Awasi penyaluran PKH, FAM GMNI dan Jampi kerahkan 4500 relawan

Kabar kecurangan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) membuat organisasi masyarakat geram. Forum Alumni Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) dan Jampi Jawa Timur mengerahkan relawan turun ke lapangan secara langsung.

"Kami mengerahkan 1300 anggota untuk turun lapangan secara langsung, mereka melakukan pengawasan langsung," kata Divisi Bidang Advokasi FAM GMNI Jawa Timur, Bily Abu Ja'far kepada Merdeka.com, Kamis (26/4/2018).

Sebenarnya, ujar Bily, penggunaan PKH untuk kepentingan salah satu pasangan calon bukan menjadi rahasia umum. Menurut dia, selama ini banyak pendamping yang sudah menggunakan program PKH untuk menarik simpati masyarakat, kemudian menggiring masyarakat penerima manfaat untuk memilih salah satu paslon.

Untuk memperjelas persoalan itu, ia mengaku telah mengerahkan 1300 relawan yang sudah menjadi anggota FAM GMNI turun ke kabupaten/kota. Mereka mencari tahu apakah penyaluran PKH sudah sesuai dengan aturan, atau justru ada penyelewengan yang dilakukan dalam peruntukannya.

"Kami fokus pada wilayah Mataraman, jadi 1300 ini lebih menyisir Mataraman untuk mengetahui penyaluran PKH," ungkap dia.

FAM GMNI, tegas Bily akan meminta Panwaslu jemput bola turun ke lapangan, bukan hanya menunggu laporan yang masuk. Panwaslu memiliki hak khusus untuk mengusut temuan penyimpangan dalam pemilihan gubernur ini. Jadi, hak itu kalau tidak dipergunakan maka Panwaslu tidak membantu terciptanya proses demokrasi yang adil.

Selain itu, FAM GMNI bersama dengan Jampi juga akan mendirikan posko pengaduan penyalahgunaan kewenangan. Saat ini, format pengaduan sedang dilakukan pembenahan supaya masyarakat bisa semakin mudah untuk membongkar penyelewengan program PKH.

"Kami tidak ingin kasus ini seperti angin, semua harus jelas keputusannya. Segera tuntaskan politisasi program pemerintah ini," ungkap Bily.

Ketua Jampi Jatim, Abdul Hamid menambahkan, program penyaluran PKH merupakan terobosan Presiden RI, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan memberikan sumbangan. Namun, di tengah proses penyalurannya oknum pasangan calon (Paslon) menggunakan PKH ini untuk menang dalam pilgub.

"Ini kan (PKH) program Pak Jokowi, jangan disalahgunakan. Kami mengecam ulah oknum yang memakai PKH untuk kepentingan pilgub," katanya.

Saat ini di Jawa Timur, ada sekitar 3200 anggota yang menjadi relawan untuk melakukan pengawasan penyaluran PKH. Mereka berada di seluruh wilayah Jawa Timur, dan membantu terciptanya proses demokrasi yang adil dan beradab. Jika memang ditemukan pelanggaran, Jampi akan meneruskan kepada aparat atau petugas yang berwenang.

"Jelas kami mengutuk ini. Ajakan untuk mencoblos salah satu pasangan calon jelas bukan permainan jujur," terang Hamid.