Cegah politik uang dan SARA, Mendagri minta parpol adu gagasan di Pilkada 2018

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh kepala daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mencegah terjadinya politik uang dan politisasi terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Pilkada 2018. Dia pun meminta seluruh PNS dan kepala daerah tetap netral dan tidak menggunakan aset negara sebagai dana politik.

"Upaya kita yang pertama selalu diingatkan kepada seluruh kepala daerah, seluruh pegawai negeri sipil unuk memahami area kawasan rawan korupsi," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat menghadiri Deklarasi Pilkada 2018 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Kuningan Royal Hotel, Jakarta Utara, Sabtu, (10/2).

Dia mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri agar tidak tergiur pada janji politik dari setiap pasangan calon Pilkada. Apalagi, kata dia, sampai ditawari dengan iming-iming lainnya.

"Saya yakin, arahan Presiden Jokowi jelas. Pilkada itu memilih pemimpin yang amanah. Di mana kita harus melawan politik uang," ujarnya.

Untuk itu, Tjahjo mengatakan, kepada seluruh partai politik yang terlibat di dalam Pilkada 2018 agar lebih mengedepankan konsep dan gagasan. Sehingga bersih dan bebas dari politik uang dan SARA.

"Kita harus melawan politik uang. Mari kita adu konsep, adu gagasan program. Mari kita hindari kampanye ujaran kebencian dan isu SARA maupun fitnah," tandasnya.