6 PNS di Makassar terbukti dukung bakal calon walkot incumbent

Panwaslu Makassar keluarkan rekomendasi terhadap enam Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas. Mereka terbukti berpolitik praktis, melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar incumbent yakni Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto berpasangan dengan Indira Mulyasari.Rekomendasi ini selanjutkan akan diserahkan ke komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Ke enam orang ini adalah pejabat dan staf jajaran Pemkot Makassar masing-masing Rusdin menjabat Lurah Tamamaung, Zulfikar Lutfi adalah kepala seksi kebersihan di kantor Kecamatan Panakkukang, Andi Irwan Bangsawan menjabat Kadis Tenaga Kerja Kota Makassar, Tasmin Idrus staf Dinas Tenaga Kerja Makassar, Hasbullah salah seorang Komandan Pleton di Dinas Pemadam Kebakaran dan Ahmad Namsung, sekretaris Kesbangpol Kota Makassar."Awalnya kasus enam ASN ini masih status diduga namun berdasarkan kajian Panwaslu, akhirnya terbukti telah melakukan pelanggaran sekaitan dengan netralitas ASN. Sejumlah bukti menunjukkan kalau enam ASN ini mendukung bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari," kata Nursari, ketua Panwaslu Makassar, kepada wartawan didampingi anggota Panwaslu lainnya di kantor Panwaslu Makassar, Jumat, (1/12).Satu pe rsatu Nursari mengungkap, Rusdin menjabat Lurah Tamamaung saat disidak di kantornya ditemukan bersama Zulfikar Lutfi sedang merekap bukti dukungan bakal paslon. Kemudian Irwan Bangsawan, Kadis Tenaga Kerja Makassar bersama Tasmin Idrus stafnya ditemukan meng-upload undangan untuk menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, buktinya berupa screenshoot Twitter Disnaker yang mengimbau orang-orang untuk hadir. Kemudian Hasbullah, salah satu komandan pleton di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar bersama Ahmad Namsung, Sekretaris Kesbangpol Makassar terlibat saat deklarasi bakal pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari di anjungan Pantai Losari beberapa waktu lalu ditandai dengan foto kehadirannya di kegiatan deklarasi tersebut."Rekomendasi ini segera kita serahkan ke komisi ASN. Setelah nanti keluar sanksi dari komisi ASN maka kami wajib lakukan pengawasan untuk memastikan sanksi itu terhadap enam ASN ini apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak," kata Nursari."Terkait dugaan pelanggaran mengenai netralitas ASN ini dasarnya adalah surat edaran Mempan RB tahun 2015 mengenai netralitas ASN dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pemilihan kepala daerah serentak," imbuhnya.