Atasi ketimpangan, Menko Puan keluhkan kendala distribusi kartu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal upaya mengatasi ketimpangan di tanah air dalam pidato di Sidang Tahunan MPR. Menko PMK Puan Maharani mengatakan apa yang disampaikan oleh Jokowi berkaitan dengan tupoksinya sebagi koordinator kementerian yang menangani pembangunan manusia dan kesejahteraan. Dia mengatakan untuk mewujudkan pemerataan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melempar sejumlah kartu. Namun, kini pendistribusianlah yang menjadi kendala."Pemerintah itu terus meningkatkan dan berusaha mendistribusikan semua kartu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial walaupun itu memang masih banyak permasalahan," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8). Meski mengakui banyak menemukan permasalahan, Puan mengaku tetap optimis bahwa pendistribusian kartu nantinya dapat tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan dapat menerimanya. "Dan kedepannya memang secara bertahap akan kami ubah menjadi bantuan non tunai sehingga itu lebih tepat sasaran dan langsung ke orang-orang yang berhak menerimanya," ujarnya. Lewat pendistribusian kartu, mantan anggota DPR ini yakin nantinya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat, angka kemiskinan akan menurun dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla telah memiliki kebijakan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Sebelumnya, dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum semua rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan meski telah berusia 72 tahun. Masyarakat juga belum merasakan pembangunan yang merata. Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan di tahun ketiga menjabat, dirinya fokus dalam upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. "Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga NKRI," kata Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8). Jokowi mengatakan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dia mencontohkan, rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi. Masyarakat di perbatasan Papua juga bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik.