Jelang tarif STNK diberlakukan, warga Bandung serbu kantor Samsat

Warga Bandung memenuhi Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Jawa Barat atau Samsat Kiaracondong, Bandung, untuk mempercepat pembayaran STNK. ‎Berduyun-duyunnya warga membayar pajak kendaraan, karena Jumat (6/1) besok mulai diberlakukan tarif baru.

‎Kenaikan tarif baru itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saeful Rohman (49) mengakui kehadirannya ke Samsat hari ini untuk menghindari kenaikan tarif ‎yang mulai diberlakukan pemerintah. Padahal kendaraan STNK mobilnya itu baru akan berakhir akhir Januari 2016 nanti.

"Katanya kan mau naik, makannya mending sekarang diurus," kata Saeful warga Antapani, Bandung, Kamis (5/1).

Saeful mengaku sudah mengantre sejak pagi hari yang baru rampung mengurus pada siang hari.

Sebagai warga, dia tidak bisa berbuat banyak atas kenaikan yang dilakukan pemerintah. Dia juga mengaku mengeluhkan kenaikan yang secara nominal cukup membebani karena jumlahnya yang besar.

"Kita lihat saja, untuk apa kenaikan ini? Benar juga memang untuk masyarakatnya‎? Apakah benar hilang juga praktik pungli?," ujarnya.

Apalagi kalau kenaikan juga tidak ‎dibarengi dengan pelayanan yang maksimal atau gitu-gitu saja.

"Kalau bayar mahal tapi antrean kaya gini, buat apa coba naikin tarif?," jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dadang Suharto menyatakan, peningkatan warga untuk membayar wajib pajak kendaraan ke beberapa kantor Samsat memang meningkat. Peningkatan warga membayar pajak terjadi pasca libur tahun baru.

"Ada lonjakan yang melebihi di hari biasa atau normal, kemungkinan hal ini terkait dengan rencana kenaikan penyesuaian biaya perpanjangan STNK yang dimulai pada Jumat (6/1) besok, kenaikan ini mulai terjadi sejak cuti bersama akhir tahun berakhir," jelasnya.

Dia menerangkan, kenaikan biaya pengesahan STNK sebetulnya bukan merupakan domain dari pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat.

"Jadi soal kenaikan STNK itu nantinya, masuk penerimaan negara bukan pajak, tidak masuk ke provinsi," ujarnya.