Kapolri minta MUI koordinasi sebelum keluarkan fatwa

Kapolri meminta MUI terlebih dulu berkoordinasi dengan kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. Koordinasi diperlukan untuk memperjelas fatwa yang dikeluarkan MUI. Kapolri akan mengirimkan perwakilan dari kepolisian yang bertugas melakukan koordinasi dengan MUI untuk menggodok sebuah fatwa sebelum dikeluarkan.

Rizky Andwika
Oleh Rizky Andwika - Reporter
Kapolri minta MUI koordinasi sebelum keluarkan fatwa
GNPF MUI dan Polri konpers demo 2 Desember. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak buru-buru mengeluarkan fatwa. Pernyataan Kapolri ini menyikapi fatwa MUI yang melarang penggunaan atribut natal bagi karyawan muslim yang bekerja di perusahaan tertentu. Fatwa ini pada akhirnya menimbulkan polemik dengan dijadikan landasan bagi ormas melakukan sweeping.

Tito meminta MUI terlebih dulu berkoordinasi dengan kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. "Ya tolong komunikasikan sebelum (Fatwa) dikeluarkan. Jangan dikeluarkan dulu baru dikoordinasikan kepada kita. Seolah-olah kami yang minta," kata Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Tito, koordinasi diperlukan untuk memperjelas fatwa yang dikeluarkan MUI. Dia mencontohkan, fatwa pelarangan pemakaian atribut natal terkesan hanya sepotong.

"Contohya soal atribut natal. Atribut itu apa saja? Tidak jelas. Nanti di lapangan kalau ada fatwa yang tidak jelas nanti di bawah itu nanti ada yang bertindak sendiri tanpa kejelasan juga. Orang pakai pakaian sinterklas diambil misalnya," ujarnya.

Nantinya Tito akan mengirimkan perwakilan dari kepolisian yang bertugas melakukan koordinasi dengan MUI untuk menggodok sebuah fatwa sebelum dikeluarkan. "Kita akan lihat, kalau itu fatwanya positif yang kami akan bantu sosialisasikan," tukasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga meminta MUI berkoordinasi dengan Kepolisian dan juga Kementerian Agama sebelum mengeluarkan fatwa.

"Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sehingga, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak upaya pemerintah itu.

"Jangan sampai persatuan, kebersamaan, dan toleransi itu justru dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu," katanya.

Rekomendasi