Fatwa Atribut Natal

Mall Olympic Garden (MOG) Malang mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pemilik atau penyewa agar karyawannya tidak mengenakan atribut Natal. Surat tertanggal 25 November 2019 itupun menjadi viral di media sosial.

Dari 11 berkas tersangka, baru dua yang telah rampung dengan dinyatakan lengkap atau P21. Kasatreskrim Polresta Solo Kompol Agus Puryadi mengatakan, rencananya sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, bukan di Solo sebagai tempat kejadian perkara.

Penangkapan dilakukan Tim Penindakan Subdit 3 Jatanras dan Keamanan Negara Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh AKBP Nanang Haryono sekitar pukul 08.45 WIB pagi tadi tadi.

Polda Jateng akan menggeledah rumah pelaku perusakan Social Kitchen Solo, beberapa waktu lalu. Menurut rencana, penggeledahan dilakukan di rumah tiga terduga pelaku, yakni Salman, Endro Sudarsono dan Joko Sutarto di Sukoharjo dan Solo.

Calon gubernur (cagub) nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono menekankan arti penting hadirnya toleransi antara masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta. Hal ini menyusul ramainya pemberitaan mengenai polemik Fatwa MUI soal larangan umat Islam untuk menggunakan pernak pernik natal.

Polisi bekuk perekam aksi sweeping restoran Social Kitchen. polisi menyita beberapa barang bukti di antaranya kamera digital, laptop, telepon seluler, tas ransel dan pakaian.

Kapolda imbau para pelaku sweeping restoran di Solo serahkan diri. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo melarang manajemen Social Kitchen Lounge and Bar di Banjarsari beroperasi. Kebijakan ini diminta dipatuhi selama proses hukum berjalan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, berencana melanjutkan surat edaran terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal penggunaan atribut keagamaan nonmuslim. Surat edaran masih dalam kajian tersebut akan dikirimkan ke pengusaha retail beroperasi di Kota Malang.

Soal atribut Natal, polisi bakal tindak ormas & perusahaan melanggar. "Kelompok in-toleransi yang melakukan razia, sweeping itu tidak boleh, hukum harus ditegakkan kepada mereka. Perusahaan memaksa yang non untuk menggunakan atribut itu, juga bisa diproses hukum," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain.

Sumarsono berpandangan, sebenarnya maksud fatwa MUI adalah baik. Dia mencontohkan, jika menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak mungkin menyuruh karyawan non-Muslim memakai atribut atau ornamen Idul Fitri. Namun, dia minta soal fatwa MUI juga tidak dipaksakan.

MUI dan ulama diminta beri edukasi tentang Natal dalam Islam. MUI dan pemuka agama Islam diminta untuk memberikan edukasi kepada umat muslim tentang kedudukan perayaan Hari Natal dalam Islam. Edukasi ini diperlukan untuk menumbuhkan rasa toleransi umat beragama atas perayaan hari besar agama lain.

Gaduh Fatwa MUI soal atribut Natal. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram menggunakan atribut non-Muslim seiring fenomena saat peringatan hari besar agama non-Islam terdapat umat Islam menggunakan atribut atau simbol keagamaan non-Muslim.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengirim pesan untuk ormas dan MUI. Ormas diingatkan agar tidak melakukan sweeping. Sebab, polisi bakal menangkap mereka yang sweeping. Kapolri juga meminta MUI berkoordinasi sebelum mengeluarkan fatwa. Agar fatwa tidak tidak menimbulkan keresahan dan persoalan di masyarakat.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran larangan pemaksaan penggunaan atribut natal bagi seluruh perusahaan. Dia mengaku keputusan itu bahkan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Kristiani di Kota Makassar.

Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan fatwa larangan penggunaan atribut Natal bagi umat muslim. Pemilik perusahaan juga diminta tidak memaksa para karyawannya beragama Islam menggunakan atribut tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun melarang keras adanya aksi sweeping terkait fatwa MUI tersebut. Ditegaskan Kapolri jika masih ada umat muslim yang mengenakan atribut natal urusannya dengan Tuhan.

MUI secara tegas tidak membenarkan adanya sweeping yang dilakukan pihak tertentu dan ormas tentu kami minta sweeping dihentikan. MUI juga meminta Polri dan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan fatwa larangan Muslim menggunakan atribut Natal.

Kepolisian Republik Indonesia menegaskan tidak bakal membiarkan aksi sweeping dari ormas mana saja untuk mengawal fatwa MUI terkait larangan atribut Natal. Polisi bahkan bakal menghukum siapa pun mencoba melakukan sweeping, apalagi sampai merusak dan menganiaya.

Ma'ruf menilai yang menjadi masalah saat ini adalah ketika fatwa tersebut ditanggapi bukan oleh umat Islam. Sebab pihak lain, kata Ma'ruf, mungkin merasa terganggu adanya fatwa tersebut.

MUI menegaskan, ormas tidak dibenarkan melakukan sweeping. Ormas hanya berhak melakukan edukasi dan sosialisasi. MUI juga berharap pemilik perusahaan tidak memaksakan karyawannya yang beragama Islam untuk menggunakan atribut non muslim.