Kebakaran hutan dan proyek Pantura jadi PR menahun

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau kembali terulang di tahun ini. Puluhan hektare hutan dan lahan sawit milik perusahaan dan warga, ludes berganti arang dan asap.Dari tanggal 7 Juni sampai sekarang, tak kurang 57 hektare hutan dan lahan terbakar. Syukurnya semua berhasil dipadamkan. Namun sisanya, Satgas harus berpacu dengan waktu sebelum titik api kembali meluas."Rinciannya, tanggal 7 Juni di area Sam Sam Kabupaten Siak, perkiraan lima hektare, tanggal 9 sampai 16 Juni di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sekitar 30 hektare, 26 Juni di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir seluas 20 hektare milik PT Sawita Raya," kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma Henri Alfiandi kepada merdeka.com, Senin (27/6).Sementara kemarin, Satgas masih berjibaku memadamkan lahan terbakar sekitar 2 hektare milik warga bernama Lukman, di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi pekerjaan rumah negeri ini sepanjang tahun, seolah tanpa akhir. Aparat pun seperti tak berdaya mencegah kebakaran kembali terulang. Padahal alokasi anggaran untuk proses pemadaman pun tak sedikit.

Menengok kebakaran hebat yang terjadi tahun lalu, pemerintah telah menghabiskan dana lebih dari Rp 500 miliar untuk memadamkan si jago merah di enam provinsi, salah satunya Riau."Dana penanggulangan bencana kabut asap dalam dua bulan terakhir mencapai Rp 500 miliar, dari enam provinsi yang mengalami bencana kabut asap pada musim kemarau 2015, Sumsel merupakan provinsi yang paling banyak menyerap dana bantuan itu," kata kepala BNPB Willem Rampangilei di akhir Oktober 2015.Kala itu, Williem mengakui Indonesia sudah didera masalah kebakaran dan kabut asap selama 17 tahun.Kebakaran dan kabut asap tahun lalu pun menjadi masalah nasional berdampak serius. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya.Bahkan semua elemen penegak hukum pun diterjunkan untuk membantu menjinakkan api, mulai dari Polri hingga TNI.Namun di tahun ini, masalah kebakaran kembali terjadi. Dan seolah cerita kelam menanti untuk terulang.

Sama halnya dengan kasus kebakaran hutan dan lahan, PR pemerintah yang menahun lainnya adalah perbaikan jalan Pantura. Bahkan banyak yang menyebut perbaikan infrastruktur jalur Pantura merupakan proyek abadi.Hal ini wajar lantaran jalur yang membentang sepanjang 1.316 km dari Merak hingga Ketapang, Banyuwangi, selalu ada persoalan dan perbaikan terutama menjelang arus mudik.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2014 merilis sedikitnya tiga indikasi mark up proyek perbaikan jalur Pantura tahun 2010. Hasil pemeriksaan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp 441 juta. Sedangkan di Jawa Timur, dari hasil pemeriksaan terdapat hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp 68 juta.Setiap tahun, anggaran perbaikan jalur Pantura pun tak kalah besar. Tahun 2013, BPK mencatat alokasi anggaran Rp 245 miliar, terserap Rp 228 miliar. Sedangkan pada 2014 perbaikan Pantura dianggarkan Rp 424 miliar dan baru terserap Rp 293 miliar.Setahun kemudian, hasil pemeriksaan proyek jalur Pantura, BPK menemukan adanya kerugian negara senilai Rp 192,86 miliar. Selain itu, penyelesaian proyek Pantura juga tidak menjamin keselamatan pengguna jalan.Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2015, BPK lantas merekomendasikan enam poin perbaikan kepada Menteri PU-Pera melalui Dirjen Bina Marga.