Teror bom Batik Air, Komisi V DPR desak Kemenhub segera berbenah

Pesawat Batik Air tujuan Ambon-Jakarta mendapat teror bom melalui pesan singkat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Pesawat dengan nomor penerbangan PK-LAG ID-6171 itu langsung mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengatakan, jauh sebelum adanya ancaman bom tersebut, pihaknya sudah mendesak agar Kementerian Perhubungan untuk membenahi semua jenis transportasi di Tanah Air. "Jauh sebelum ancaman bom ini muncul, saya selaku mitra Kementerian Perhubungan sudah meminta pembenahan secara menyeluruh ini dari lama tapi nampaknya proses itu berjalan sangat lambat," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4). Dia berujar, transportasi udara di tanah air seakan tak pernah habis dirundung masalah. Baik dari maskapai maupun pihak pengelola bandara. Mulai dari tragedi AirAsia, peristiwa delaynya Lion Air, lalu kasus penumpang gelap rute Pekanbaru-Jakarta. "Yang lalu sekarang Batik Air dengan ancaman bomnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal serius yang harus dibenahi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenhub terkait dengan perhubungan udara. Semua masalah yang muncul harus diselesaikan dengan tuntas ke akarnya, bukan hanya pada persoalan yang tampak di permukaan," jelasnya. Politikus Hanura ini menjelaskan, beberapa hal yang harus mendapat perhatian bagi Kemenhub bukan hanya dari segi teknis, yaitu apakah pesawat itu layak terbang atau tidak. "Juga pada kondisi non teknis seperti pengamanan bandara agar jangan sampai ada penumpang gelap dan juga barang bawaan penumpang atau pemeriksaan kabin pesawat yang ketat. Agar ancaman seperti ini sudah bisa kita antisipasi. Mungkin ini lebih kepada SOP dan prosedur tapi tetap penting," ucapnya. Selain itu, Miryam menyatakan, masalah ancaman bom ini harus diperhatikan oleh Kapolri yang baru Komjen Pol Badrodi Haiti, sehingga warga negara merasa aman setiap menjalankan aktifitasnya. "Ini PR besar bagi Kapolri yang baru ditetapkan oleh DPR dan dilantik Presiden, karena keamanan juga merupakan hak dasar yang harus dihadirkan dalam setiap warga negara yang ada di Indonesia," tandasnya.