Prestasi SBY di bidang ekonomi selama 10 tahun

10 tahun sudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Republik Indonesia. Masa kepemimpinan sejak 2004 hingga 2014 tentu meninggalkan banyak hal. Meski banyak target-target yang belum tercapai, namun beberapa prestasi sudah diukir SBY. Di bidang ekonomi, di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia terbukti menjadi salah satu negara yang selamat saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa kali yakni pada tahun 2008 dan 2012. Meski demikian, imbas krisis global memang sempat dirasakan Indonesia, di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga mencapai angka Rp 12.800 pada tahun 2008. Indonesia dinilai akan mampu mengimbangi pergerakan ekonomi dunia yang begitu cepat walaupun masih dalam bayang-bayang dari krisis Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia diklaim bisa menaikkan produk domestik bruto (PDB) hingga tiga kali lipat dalam waktu 10 tahun. Cara pandang dunia terhadap Indonesia pun diklaim telah berubah sejak Indonesia berhasil melunasi seluruh utang dengan dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF).Salah satu yang selalu dibanggakan adalah kuatnya perekonomian nasional menghadapi krisis yang melanda ekonomi dunia pada 2008 lalu. Kondisi ekonomi saat ini pun dibandingkan Hatta dengan kondisi pada 2004, sebelum dipimpin oleh SBY.Berikut kesuksesan Pemerintahan SBY selama 10 tahun:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan saat ini Indonesia sudah terbebas dari jerat utang Dana Moneter Internasional (IMF). Pelunasan utang tersebut dilakukan pada tahun 2006 atau lebih cepat empat tahun dari jadwal jatuh tempo."Kita juga telah melunasi utang kepada IMF, empat tahun lebih awal dari jadwal. Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF yang semua kebijakan dan perencanaan ekonominya harus didikte oleh IMF," ujarnya saat pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).SBY mengakui masyarakat saat ini paranoid terhadap kata utang. Maka dari itu, dia meyakinkan bahwa saat ini, posisi utang Indonesia berada dalam tingkat aman di mana rasio utang terhadap PDB sudah mencapai 23 persen.Saat dilunasi pada tahun 2006, nilai sisa utang pokok IMF yang dibayarkan sebesar USD 3,1 miliar ditambah satu kali pembayaran bunga, sehingga total tanggungan Indonesia yang harus dibayar sebesar USD 3,2 miliar. Saat itu, cadangan devisa (cadev) yang dimiliki Indonesia sebesar USD 42,3 miliar, cukup untuk kegiatan impor selama 4,6 bulan. Keuntungan dari melunasi utang lebih cepat dari jatuh tempo, paling tidak Indonesia bisa menghemat sekitar USD 500.000, karena sampai akhir tahun 2006, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar USD 22 juta, namun dengan percepatan ini IMF menjadi kehilangan pendapatan potensial sebesar USD 21,5 juta. Indonesia seharusnya melunasi utang pada tahun 2010, namun pada tahun 2006 Indonesia sudah mampu mempercepat pelunasannya, sehingga ada peluang IMF yang hilang dari yang seharusnya dibayar sampai tahun 2010.

Meski sektor ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi krisis Eropa, namun SBY klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di kisaran angka 6 persen. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir tahun 2013 sebesar 5,78 persen. Sedangkan pada akhir 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia berasa di angka 6,23 persen dan tahun 2011 mencapai angka 6,5 persen.

 

Angka ini meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun awal SBY menjabat sebagai Presiden. Pada tahun 2005 sebesar 5,6 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa pada 2013 lalu mengatakan, Ekonomi dunia masih di bawah ancaman krisis. Perlambatan ekonomi mulai dirasakan. Krisis ekonomi dunia berdampak pada menurunnya kinerja ekspor.Meski demikian, Indonesia bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. "Kita bersyukur pertumbuhan kita bisa ditahan 6 persen di kuartal I 2013 6,02 persen," kata Hatta, Rabu (15/5).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 4,5 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada 2009, terdapat 32 juta penduduk miskin atau 14 persen dari total penduduk Indonesia.Tingkat kemiskinan menurun menjadi 11 persen atau sekitar 28 juta penduduk pada Maret 2014."Kita dapat menarik napas lega karena sejak 2004, angka kemiskinan terus menurun, walaupun sempat ada masa angka ini meningkat, khususnya 2005, karena krisis kenaikan harga minyak di dunia," kata kepala negara saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 di depan sidang bersama DPR dan DPD, Jakarta, Jumat (15/8).Kendati demikian, SBY mengaku tidak puas dengan angka penurunan kemiskinan tersebut. "Kita akan terus berupaya mencapai angka nol kemiskinan absolut di bumi Indonesia," ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa pada Januari 2014 lalu mengatakan tren peningkatan investasi akan berlanjut dengan mempertimbangkan pencapaian investasi sepanjang 2013. Sepanjang 2013, total realisasi investasi mencapai Rp 398 triliun atau melampaui target sebesar Rp 390 triliun."Realisasi investasi ini naik 20 persen dibandingkan pencapaian investasi pada 2012," kata Hatta, Selasa (21/1). Dari pencapaian investasi tersebut, sebesar Rp 270,4 triliun merupakan realisasi investasi luar negeri (penanaman modal asing/PMA). Adapun sisanya sebesar Rp 127,6 triliun berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN).Hatta memperkirakan sejumlah sektor masih akan menjadi primadona investasi modal asing yakni sektor pertambangan masih diminati sebesar 21 persen, sektor kendaraan bermotor sekitar 13 persen, serta sektor makanan dan minuman masih diminati sebesar 8 persen.Pada 2014, pemerintah menargetkan investasi meningkat menjadi Rp 506,9 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa sistem jaminan kesehatan Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Hingga awal Agustus 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah memberikan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk."Kita berharap, dengan upaya yang gigih, pada 2019 jaminan kesehatan akan mencakup seluruh penduduk di seluruh tanah air," kata kepala negara saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 di depan sidang bersama DPR dan DPD, Jakarta, Jumat (15/8).Dengan sistem itu, peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit yang dideritanya. Menurutnya, ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, melainkan juga revolusioner."Saya sadar betul bahwa implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan, terutama tantangan sumber daya manusia, finansial dan logistik.