Daya saing pendatang dan warga asli Papua di Ditjen Pajak

Pembangunan Papua sudah mulai mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun di sisi lain, sektor pendidikan dasar masih membutuhkan usaha yang lebih keras lagi untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara nasional.

"Kalau umumnya pembangunan itu, kalau kita bilang kurang menyentuh, menyentuh juga, hanya kurang pas kurang tepat. Karena pendidikan di sana harusnya didahulukan. Pendidikan dasar di sana sangat jelek," kata eks Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Singal Sihombing.

Menurut Sihombing, SDM dari asli Papua masih sangat sedikit jumlahnya di Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan saat ujian tes masuk dengan orang-orang pendatang, pendidikan SDM di Papua masih belum bisa bersaing.

"Daya saing warga asli Papua dengan para pendatang tidak mampu bersaing dengan orang-orang pendatang baik itu di pasar maupun di dalam pegawai pemerintahan. Karena kalau tes dengan orang-orang pendatang, tidak mampu bersaing iu sangat sulit bagi mereka karena pendidikan dasarnya tidak begitu baik," jelasnya.

Apalagi di wilayah Papua dikenal dengan namanya hak ulayat. Di mana kepala suku mengharapkan ganti rugi dari hak wilayah mereka. Sehingga hal ini yang membuat investor takut untuk melakukan investasi karena tidak adanya kepastian hukum.

"Di sana ada hak wilayah, itu yang selalu membuat masalah. Yang berlaku di sana paling kuat adalah hukum adat. Jadi mereka sebetulnya terbuka untuk investasi dari luar akan tetapi ini soal adat, soal hak wilayah sering menjadi penghalang bagi sebagian besar investor," ujarnya.