Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno membongkar faktor utama di balik capaian Jakarta sebagai kota teraman peringkat kedua di Asia Tenggara (ASEAN) versi riset Global Residence Index yang dirilis pada 16 Januari 2026.
Menurut dia, capaian tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melainkan juga indikator lain yang bersifat sosial dan kultural. Dari hasil analisis Pemprov DKI, pendekatan berbasis kebudayaan dan toleransi beragama memiliki kontribusi besar terhadap persepsi keamanan kota Jakarta.
"Setelah kita analisis, apa sih indikatornya? Indikator yang memang kita bisa tangkap, yaitu kita mulai bergerak membangun kebudayaan dan masuk ke dalam toleransi beragama sehingga Jakarta menjadi aman. Dan itulah yang mempunyai titik nilai dari sebuah lembaga internasional,” kata Rano di Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Rano mengaku hasil yang dirilis oleh lembaga internasional tersebut turut memberikan kejutan bagi Pemprov DKI Jakarta. Dia menyatakan, pembangunan budaya dan penguatan toleransi beragama menjadi kunci yang mendorong penilaian positif dari Global Residence Index terhadap Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.
"Alhamdulillah, Pak Gub dan kita juga sebetulnya agak terkejut dengan predikat kota teraman nomor dua di Asia Tenggara. Di wilayah Asia Tenggara ini menjadi surprise bagi kita," ujar Rano.
Advertisement
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mencontohkan berbagai kegiatan lintas agama dan budaya yang berlangsung di Jakarta, mulai dari perayaan Natal hingga halalbihalal setelah Idulfitri. Kegiatan tersebut dinilai sebagai bukti nyata harmoni sosial yang berdampak pada stabilitas Jakarta sebagai kota besar.
Dia menuturkan, stabilitas sosial tersebut juga berimplikasi langsung terhadap ketahanan ekonomi Jakarta. Kendati sempat menghadapi tantangan kehilangan dana bagi hasil (DBH) Rp15 triliun, ekonomi ibu kota dinilai tetap mampu bertahan karena beragam kegiatan lintas agama.
"Bayangin kita berangkat dari kegiatan Natal, kemudian diakhiri dengan kita bikin halalbihalal, fiskal Jakarta itu sampai Rp67 triliun. Luar biasa," ucapnya.
Oleh karenanya, untuk menjaga momentum tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong skema pembiayaan kreatif (creative financing) serta memperbanyak kegiatan budaya dan kesenian di ruang publik.