Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meluncurkan program donasi perjuangan politik. Masyarakat pun bisa menyumbang dana untuk membantu logistik Gerindra untuk modal Pilpres 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman pun tak mempermasalahkan. Sebab, undang-undang memfasilitasi hal tersebut.

"UU itu memperbolehkan dana kampanye, regulasi memang membuka ruang pada peserta pemilu untuk mengumpulkan dana kampanye dari individu-individu maupun yang berbadan hukum. Ada aturannya, kalau orang per orang, itu tergantung juga untuk Pilkada atau Pilpres," katanya di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).

Dia melanjutkan, setiap dana yang masuk juga harus dilaporkan sebagai sumbangan dana kampanye dalam format laporan yang sudah ditentukan. Sumbangan dana wajib memenuhi syarat dan ketentuannya.

"Besaran, sumber dana enggak boleh hasil korupsi, dari dana asing," imbuh Arief.

Ketiga, identitas penyumbang dana harus lengkap. Tidak boleh tanpa nama atau anonim. Tambah Arief, waktu penyumbangan dana tidak ditentukan. Melainkan yang diatur adalah masa pelaporannya.

"Jadi misalnya sekarang ada pengumpulan dana, besok penetapan paslon dan tiga hari setelah penetapan kan dimulai masa kampanye, nah ketika dimulai itu ada laporan awal dana kampanye. Kalau uang uang yang dikumpulkan mau dipakai, ini harus dilaporkan, dengan syarat syarat itu tadi," tandasnya.