Polda Metro Jaya Buru Dua Pelaku Penusukan Advokat di Tangsel, Tegaskan Tak Tolerir Aksi Premanisme Debt Collector

Polda Metro Jaya sedang gencar memburu dua orang terduga pelaku yang terlibat dalam insiden penusukan terhadap seorang advokat di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin (23/2) dan telah menarik perhatian publik serta kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan bahwa pengejaran intensif masih terus dilakukan untuk menangkap para pelaku yang tersisa.

Korban penusukan, yang diidentifikasi dengan inisial BS, mengalami luka serius setelah terlibat perselisihan. Insiden ini bermula dari interaksi dengan sejumlah orang tak dikenal yang mengaku sebagai penagih utang atau "debt collector" terkait penarikan kendaraan. Kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan dan premanisme yang meresahkan masyarakat.

Sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu terduga pelaku berinisial JBI. Penangkapan JBI dilakukan pada Selasa (24/2) pukul 23.50 WIB di Semarang, Jawa Tengah, menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani kasus ini. Saat ini, JBI sedang menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengungkap seluruh jaringan dan motif di balik penusukan advokat tersebut.

Pengejaran Pelaku dan Komitmen Penegakan Hukum

Polda Metro Jaya tidak akan berhenti sampai semua terduga pelaku penusukan advokat di Tangsel berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, "Untuk dua orang masih kami lakukan pengejaran." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas tindak kriminalitas. Kepolisian memastikan proses penangkapan terhadap para pelaku akan terus dilakukan hingga seluruhnya tertangkap.

Kepolisian juga menyoroti praktik "mata elang" atau debt collector yang kerap menimbulkan konflik di masyarakat. Budi menyatakan akan mengkaji regulasi terkait Surat Perintah Kerja (SPK) kepada debt collector. Hal ini bertujuan agar lembaga pembiayaan lebih tertib dan tidak terkesan melakukan aksi premanisme, serta untuk memberikan efek jera.

Polda Metro Jaya tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang mengganggu harta benda masyarakat yang dirampas secara paksa. "Kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran polres, jajaran polda metro jaya, untuk memberikan tindakan tegas, tepat, dan terukur kepada matel ataupun debt collector yang mengganggu masyarakat," tegas Budi. Ini menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam melindungi hak-hak warga dari penarikan paksa.

Kronologi Kejadian dan Penangkapan Awal

Insiden penusukan advokat BS terjadi pada Senin (23/2) di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Selatan, melibatkan perselisihan dengan kelompok yang mengaku sebagai penagih utang. Korban mengalami luka tusuk serius akibat insiden ini setelah menolak prosedur penarikan paksa yang dinilai tidak sesuai aturan hukum. Kejadian ini memicu respons cepat dari kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penusukan advokat di Tangsel.

Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial JBI. Penangkapan ini dilakukan pada Selasa (24/2) pukul 23.50 WIB di Semarang, Jawa Tengah, setelah JBI sempat melarikan diri. Keberhasilan penangkapan JBI menjadi langkah awal penting dalam pengungkapan kasus ini.

Saat ini, JBI sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk pendalaman lebih lanjut. Kepolisian memprioritaskan perlindungan masyarakat dan memastikan setiap tindak kekerasan diproses sesuai ketentuan hukum. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Penertiban Praktik Debt Collector dan Perlindungan Masyarakat

Polda Metro Jaya menekankan pentingnya mekanisme penagihan utang yang sah dan tidak melibatkan intimidasi atau kekerasan. Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan di luar mekanisme yang sah, terlebih disertai intimidasi atau kekerasan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Pihak kepolisian akan mengkaji aturan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan "mata elang" atau debt collector terkait penarikan barang. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada lembaga pembiayaan agar lebih selektif dalam memberikan SPK kepada debt collector. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik-praktik premanisme di lapangan yang meresahkan masyarakat.

Komitmen Polda Metro Jaya untuk merespons cepat setiap kejadian yang menimbulkan keresahan masyarakat sangat jelas. Penegasan ini menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan di luar batas hukum. Perlindungan terhadap harta benda masyarakat dari perampasan paksa menjadi prioritas utama kepolisian.

Sumber: AntaraNews