Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemkab Lombok Utara Resmikan Kantor UPTD Baru

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan, menjadi contoh kolaborasi efektif dalam penanganan isu perempuan dan anak.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan Program PPPA Berkelanjutan. Simak bagaimana inisiatif ini akan menjangkau perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk dampak nyata di masyarakat.

Setelah renovasi tuntas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim demi kualitas perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Bekasi meresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara, menegaskan komitmen menekan kasus kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan pembentukan UPTD PPA telah mencapai 73% hingga Oktober 2025. Apa strategi di balik pencapaian signifikan ini dan bagaimana dampaknya?

Wakil Gubernur NTB mengajak keluarga dan sekolah berperan aktif mencegah peningkatan kasus kekerasan anak di NTB yang mencapai 633 kasus pada 2024. Apa strateginya?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) meminta pemerintah daerah menyusun strategi konkret untuk menekan angka pernikahan anak, terutama setelah data menunjukkan disparitas signifikan antara desa dan kota.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggandeng Pemprov Lampung untuk memperkuat **pemberdayaan perempuan** dan perlindungan anak. Meski raih KLA terbaik, kasus kekerasan masih meningkat, lantas bagaimana solusinya?

Pemkab Bengkayang serius wujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kebijakan strategis dan layanan ramah anak, bukan hanya slogan. Bagaimana langkah konkretnya?

Pemkab Lombok Timur gencar perkuat peran kepala desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Mengapa masalah ini krusial dan bagaimana dampaknya bagi masa depan generasi muda?

Kasus sengketa hak asuh anak yang melibatkan seorang nenek dan anak kandungnya di Tulungagung kini ditangani pihak kepolisian setelah upaya mediasi berkali-kali tidak membuahkan hasil. Konflik keluarga ini berpusat pada hak asuh seorang anak berusia enam.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau proses hukum insiden dugaan peluru nyasar TNI AL yang melukai dua anak di Gresik, Jawa Timur, memastikan keadilan bagi korban.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, menyoroti peran strategis mereka dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.

KemenPPPA mengonfirmasi bahwa korban penembakan di Makassar merupakan laki-laki dewasa berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga tidak dapat ditangani lebih lanjut oleh kementerian tersebut. Insiden penembakan ini berujung pada penetapan Iptu N sebagai tersangka

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya Penanganan Kekerasan Seksual Berperspektif Korban, mengajak semua pihak mencari solusi adil yang menghormati adat tanpa mengorbankan hak perempuan dan anak.

Polres Pasaman Barat bersama pemerintah daerah setempat terus mengintensifkan penyuluhan dan edukasi untuk Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di sekolah, menyikapi tingginya kasus yang terjadi di wilayah tersebut.

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Pusat serius dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Penajam Paser Utara. Bantuan alat kesehatan canggih dan pembangunan gedung jantung siap tingkatkan fasilitas RSUD Ratu Aji Putri Botung, menjadikannya mitra penting Ibu Kota Nusantara.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) akan menerima total alokasi Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada tahun 2026, didominasi oleh DAU dan DBH, yang menjadi penopang utama pembangunan daerah.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran konsultan dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis terkait pembangunan RSUD, memeriksa tiga arsitek.