Pentingnya PJPK Barito Utara: Fondasi Pembangunan SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tengah fokus pada penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Dokumen ini harus relevan dengan misi pembangunan daerah periode 2025 hingga 2030. Penekanan ini disampaikan di Muara Teweh pada Jumat, 22 November.

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Bupati Barito Utara, Ardian, menyatakan bahwa misi pembangunan tersebut mencakup peningkatan kualitas infrastruktur. Selain itu, juga fokus pada kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta penguatan keluarga dan ketahanan sosial. PJPK diharapkan menjadi dasar kuat untuk semua aspek ini.

Penyusunan PJPK Barito Utara ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Tujuannya adalah menciptakan keluarga harmonis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dokumen ini akan menjadi pedoman penting bagi arah kebijakan daerah.

Ardian menjelaskan bahwa PJPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman strategis yang memberikan arah pembangunan lebih terukur. Dokumen ini juga akan menjadi komprehensif dan berkelanjutan bagi Barito Utara. Kependudukan dianggap sebagai tiang penopang utama pembangunan.

Kualitas, struktur, persebaran, dan dinamika penduduk harus menjadi dasar setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Indonesia saat ini berada dalam masa bonus demografi, dengan 70,72 persen penduduk berusia produktif. Ini merupakan peluang besar yang harus dikelola dengan baik.

Jika bonus demografi tidak dikelola secara optimal, peluang tersebut berpotensi berubah menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu, PJPK Barito Utara berperan krusial dalam menjembatani visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini juga mengakomodasi kebutuhan serta tantangan demografi lokal.

Dalam menyusun PJPK, beberapa hal penting harus menjadi acuan utama. Salah satunya adalah perumusan kebijakan kependudukan yang terintegrasi secara lintas sektor. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga sangat ditekankan untuk memastikan keberhasilan.

Selain itu, penyiapan data dan analisis kependudukan yang akurat sangat diperlukan. Data yang valid akan memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ini akan membantu menghindari kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan strategi yang realistis dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Utara secara menyeluruh. PJPK diharapkan tidak hanya menjadi persyaratan, tetapi pedoman nyata dalam perencanaan dan evaluasi.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB P3A) Barito Utara, Silas Patiung, menambahkan bahwa PJPK akan menjadi pedoman. Ini untuk operasionalisasi grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) lima tahunan.

Penyusunan dokumen PJPK Barito Utara ini melibatkan tim ahli dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya. Keterlibatan para ahli menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Mereka memastikan dokumen yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah kuat.

Tim ahli tersebut terdiri dari Dr. Sunaryo N. Tuah, Prof. Dr. Bambang S. Lautt, Prof. Dr. Jackson P. Mairing, Yena Wineini Migang, MPH, serta Yuli Remondo. Kehadiran mereka sebagai penyusun PJPK Barito Utara diharapkan menghasilkan dokumen berkualitas. Dokumen ini nantinya akan menjadi instrumen efektif bagi seluruh perangkat daerah.

Dengan perencanaan yang matang, Barito Utara diharapkan mampu menata pembangunan kependudukan secara lebih terarah. Pembangunan akan menjadi terukur dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, dan berdaya saing.

Sumber: AntaraNews