LIVE

Penindakan Kayu Ilegal Sulteng: Kementerian Kehutanan Siap Sidangkan Pelaku di Donggala

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik ilegal, siap menyidangkan pengangkut puluhan kayu ilegal di Donggala, Sulawesi Tengah, dengan ancaman pidana berat.

kementerian kehutanan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik ilegal, siap menyidangkan pengangkut puluhan kayu ilegal di Donggala, Sulawesi Tengah, dengan ancaman pidana berat.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik ilegal, siap menyidangkan pengangkut puluhan kayu ilegal di Donggala, Sulawesi Tengah, dengan ancaman pidana berat. (AntaraNews)

Jakarta, 23 Januari 2026 – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengumumkan kesiapan untuk menyidangkan tersangka pengangkut puluhan batang kayu ilegal di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelaku diancam hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp2,5 miliar atas perbuatannya. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan komitmen lembaganya dalam menindak praktik ilegal. Ia menyatakan bahwa setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dokumen resmi, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut akan ditindak tanpa ragu. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para perusak lingkungan.

Kasus ini berawal dari operasi gabungan tim Balai Gakkum Kementerian Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama personel Denpom TNI XII/2 Palu pada 27 September 2025. Operasi tersebut berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial F, yang berperan sebagai sopir truk pengangkut kayu ilegal, beserta barang bukti yang terkait.

Komitmen Tegas Berantas Kejahatan Hutan

Kementerian Kehutanan secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan hutan yang merugikan negara dan ekosistem. Ali Bahri menekankan bahwa praktik ilegal seperti pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi tidak akan ditoleransi. "Tindakan ini merupakan komitmen kami dalam menindak tegas praktik ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian hutan," ujar Ali Bahri dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.

Bahri menambahkan bahwa setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dokumen resmi. Tanpa kelengkapan tersebut, aktivitas pengangkutan jelas melanggar hukum. "Kami tidak akan ragu menindak siapapun yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak hutan," tegasnya. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2,5 miliar menanti para pelaku kejahatan kehutanan.

Penindakan ini menjadi sinyal kuat bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari sumber daya hutan secara tidak sah. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bertekad untuk melindungi hutan sebagai aset penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kronologi Penangkapan dan Proses Hukum

Kasus pengangkutan kayu ilegal ini bermula dari operasi gabungan yang dilakukan tim Balai Gakkum Kementerian Kehutanan Wilayah Sulawesi. Bersama personel Denpom TNI XII/2 Palu, tim berhasil mengungkap praktik ilegal ini pada 27 September 2025. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terhadap pelaku berinisial F yang berprofesi sebagai sopir.

Tersangka F diamankan bersama barang bukti berupa 71 batang kayu berbentuk bantalan dengan berbagai jenis dan ukuran. Selain itu, truk yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal serta terpal penutup muatan juga turut disita. Barang bukti ini menjadi elemen penting dalam proses pembuktian di persidangan nanti.

Ali Bahri menjelaskan bahwa Balai Gakkum Wilayah Sulawesi telah melakukan pelimpahan kasus tersangka F ke Kejaksaan Negeri Donggala. Pelaku diduga melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e; dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Garong Beraksi Gasak Emas Rp 100 Juta, Lansia jadi Korban

{{caption}}
Masjid Istiqlal Potong 79 Hewan Kurban, Distribusi Daging Dimulai Siang Ini

{{caption}}
Polisi Buka Posko Aduan Pelecehan Santriwati Buntut Kasus Ponpes Pekalongan

{{caption}}
Cara Download FC Mobile di Android dan iOS, Jangan Salah Pilih Aplikasi

{{caption}}
Perjuangan Made Kuliahkan Tiga Anak dari Toko Pakaian

{{caption}}
Diaspora di Paris Puji Semangat Kerja Prabowo

Topik Terkait
{{caption}}
Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan Tangkap Pemilik Ratusan Batang Kayu Ilegal di Sulawesi

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kehutanan) berhasil mengungkap sindikat Penangkapan Kayu Ilegal, menetapkan H sebagai tersangka utama. Siapa dalang di balik peredaran kayu ilegal yang merugikan negara ini?

Penangkapan Kayu Ilegal
{{caption}}
Kementerian Kehutanan Tangkap Pelaku Pembalakan Liar di TN Bukit Tiga Puluh

Kementerian Kehutanan berhasil menangkap seorang pelaku pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Riau, menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dan habitat satwa dilindungi.

Pembalakan Liar
{{caption}}
Kementerian Kehutanan Periksa Legalitas 1.085 Batang Kayu Bulat di Sungai Kapuas: Penegakan Hukum Terus Berjalan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah intensif melakukan pemeriksaan legalitas 1.085 batang kayu bulat di Sungai Kapuas. Penyelidikan ini vital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan dan mencegah peredaran kayu ilegal.

Penegakan Hukum
{{caption}}
BKSDA Sultra Limpahkan Kasus Pembalakan Liar Jati Muna ke Gakkum Kehutanan

BKSDA Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi melimpahkan penanganan kasus pembalakan liar jati Muna di Kawasan Hutan Cagar Alam Tampo kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, lengkap dengan tersangka dan barang bukti. Pembaca aka

Penegakan Hukum
{{caption}}
Kementerian Kehutanan Tangkap Ratusan Batang Kayu Ilegal Sulawesi di Luwu dan Luwu Utara

Kementerian Kehutanan berhasil mengungkap kasus penyelundupan kayu ilegal Sulawesi di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, mengamankan dua pengemudi truk dan ratusan batang kayu.

Penyelundupan Kayu Ilegal Sulawesi
{{caption}}
Kemenhut Telusuri Potensi Kayu Ilegal di Balik Banjir Sumatera, Modus Baru Terungkap

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyoroti potensi kayu ilegal yang terbawa banjir di Sumatera, menyelidiki sumber-sumbernya termasuk praktik pembalakan liar dan penyalahgunaan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Kayu Ilegal
{{caption}}
Kasum TNI Tinjau Satgas PKH Sita 4.610 Kubik Kayu Ilegal Mentawai, Negara Rugi Rp239 Miliar

Kayu ilegal tersebut berasal dari kawasan Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai.

TNI
{{caption}}
Gakkum Kehutanan Sulawesi Tetapkan Dua Tersangka Pembalakan Liar di TWA Mangolo

Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi telah menetapkan dua tersangka pembalakan liar di Taman Wisata Alam Mangolo, Kolaka, mengamankan puluhan batang kayu dan alat berat, menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

gakkum kehutanan sulawesi
{{caption}}
Indonesia Perkuat Posisi Pemasok Produk Kehutanan Berkelanjutan Global

Indonesia terus memperkuat perannya sebagai pemasok utama Produk Kehutanan Berkelanjutan di pasar global, didukung sistem legalitas SVLK+ yang diakui dunia dan membuka peluang ekspor ke AS.

amerika serikat
{{caption}}
PLN Bengkulu Rehabilitasi Hutan 180 Hektare, Wujudkan Lingkungan Lestari

PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu Unit PLTA Tes Lebong bersama BPDAS Ketahun sosialisasikan program PLN Bengkulu Rehabilitasi Hutan seluas 180 hektare demi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

bpdas ketahun
{{caption}}
Dishut Kalsel Tegaskan Taman Nasional Meratus Beri Manfaat Lingkungan dan Ekonomi

Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan menegaskan keberadaan Taman Nasional Meratus di Pegunungan Meratus membawa beragam manfaat. Ini termasuk perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, hingga peluang ekonomi bagi masyarakat adat setempat.

dishut kalsel
{{caption}}
Indonesia Fokus Perlindungan Habitat Gajah, Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Konservasi

Indonesia serius melindungi ekosistem habitat gajah yang terus menyusut. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatera dan Kalimantan.

gajah kalimantan
{{caption}}
Dana Hibah M4CR Kuatkan Pengembangan Ekowisata Mangrove Penajam Paser Utara

Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) menyalurkan dana hibah Rp140 juta untuk memperkuat pengembangan Ekowisata Mangrove Penajam di Kelurahan Kampung Baru, Penajam Paser Utara, demi kelestarian lingkungan dan ekonomi pesisir.

bank dunia
{{caption}}
Polres Bengkalis Ungkap Jaringan Penebangan Liar Kayu Mahang, Tiga Pelaku Ditangkap

Polres Bengkalis berhasil meringkus tiga pelaku penebangan liar kayu mahang di kawasan Sungai Nibung, Siak Kecil, Riau. Penangkapan ini mengungkap praktik ilegal yang merugikan negara dan mengamankan barang bukti setara delapan truk kayu.

kayu ilegal
{{caption}}
Polda Riau Tangkap Dua Tersangka Perambah Hutan, Sita 10 Kubik Kayu Olahan Ilegal

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau berhasil menangkap dua tersangka perambah hutan yang kedapatan membawa 10 kubik kayu olahan ilegal, mengungkap jaringan kejahatan lingkungan di Rokan Hulu.

ditreskrimsus
{{caption}}
VIDEO: Penjelasan BNPB Viral Kayu-Kayu Besar Terbawa Arus Banjir Bandang Masuk Rumah Warga

Suharyanto mengatakan, peristiwa itu terjadi di dua desa di Tapanuli Selatan. Menurut Suharyanto, kondisi dua desa tersebut adalah yang paling parah.

banjir aceh
{{caption}}
KLHK Selidiki Dugaan Keterkaitan Penyelidikan Pembalakan Liar di Balik Kayu Hanyut Banjir Sumatra

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mendalami dugaan penyelidikan pembalakan liar terkait temuan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra, memicu pertanyaan tentang asal-usulnya.

banjir sumatra
{{caption}}
Perhutani dan Polres Madiun Amankan Tiga Penjarah Kayu Jati, Sita Puluhan Batang Ilegal

Perhutani KPH Madiun bersama Polres Madiun berhasil mengamankan tiga terduga Penjarah Kayu Jati Madiun dalam operasi gabungan, menyita puluhan batang kayu ilegal.

hutan madiun
{{caption}}
Terungkap Modus Dokumen Palsu! Bakamla dan Kemenhut Gagalkan Penyelundupan Ratusan Balok Kayu Ilegal di Batam

Operasi gabungan Bakamla dan Kemenhut berhasil menggagalkan penyelundupan kayu ilegal di Batam. Ratusan balok kayu diamankan, mengungkap modus dokumen palsu yang merugikan negara.

bakamla