Pengentasan Kemiskinan NTB: Menelusuri Paradoks Desa dan Strategi Inovatif Pemerintah

Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan cerminan dari keputusan harian yang sulit, mulai dari penyesuaian menu makanan hingga penundaan biaya pendidikan. Realitas ini menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 menunjukkan garis kemiskinan di NTB mencapai Rp2,51 juta per rumah tangga per bulan, atau setara Rp576 ribu per kapita. Angka ini mengalami kenaikan 5,84 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp2,37 juta.

Meski demikian, terdapat kabar baik dengan penurunan persentase penduduk miskin NTB menjadi 11,38 persen pada September 2025, berkurang 0,40 persen poin dari Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga menurun lebih dari 17 ribu orang dalam enam bulan terakhir, mencapai 637,18 ribu orang.

Fenomena menarik muncul dari komposisi wilayah, di mana tingkat kemiskinan perkotaan pada September 2025 sedikit lebih tinggi, yaitu 11,70 persen, dibandingkan perdesaan yang 11,02 persen. Kondisi ini terbilang langka, mengingat desa selama bertahun-tahun identik dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada kota.

Pergeseran ini tidak lepas dari fenomena La Nina pada tahun 2025 yang membawa kemarau basah, memberikan curah hujan lebih panjang. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor pertanian dan perkebunan di desa, memungkinkan penduduk desa menggarap lahan lebih lama dan menjaga pendapatan relatif stabil.

Sementara itu, wilayah perkotaan menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan serta ketergantungan pada sektor transportasi dan perdagangan. Sektor-sektor ini sangat sensitif terhadap fluktuasi daya beli masyarakat, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi perkotaan.

Meskipun demikian, ketahanan ekonomi desa masih rapuh karena sangat bergantung pada faktor alam. Ketika musim bergeser atau harga komoditas jatuh, pendapatan petani dan buruh tani dapat tergerus, menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih bersifat struktural dan multidimensi.

Pemerintah Provinsi NTB merespons kondisi ini dengan meluncurkan Gerakan Desa Berdaya pada Desember 2025, yang menyasar 106 desa miskin ekstrem. Program ini menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di kisaran 2,04 persen pada tahun 2029.

Tahap awal tahun 2026 akan menjangkau 40 desa dengan lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19 ribu jiwa. Pendekatan yang dipilih adalah model graduasi, yaitu pendampingan bertahap untuk membantu rumah tangga miskin keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencarian, dan inklusi keuangan.

Inovasi lain termasuk pemanfaatan lahan tidur milik investor untuk masyarakat miskin dengan skema legal yang dikawal pemerintah, serta kemitraan ternak ayam petelur bagi keluarga miskin ekstrem. Data Dinas Peternakan menunjukkan produksi telur ayam ras NTB meningkat signifikan, diproyeksikan menjadi pengungkit ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa NTB sedang bereksperimen dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas pendampingan yang diberikan kepada masyarakat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan bahwa kerusakan hutan dapat melahirkan kantong kemiskinan ekstrem baru, karena masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Oleh karena itu, agenda pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan.

Investasi pada rehabilitasi hutan, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi hijau bukan hanya isu ekologis, melainkan strategi sosial yang krusial. Jika lingkungan rusak, beban sosial dan fiskal pemerintah akan semakin berat dalam jangka panjang.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi simpul penting, dengan program Sekolah Rakyat yang memberi pesan bahwa pendidikan adalah jalan mobilitas sosial paling rasional. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan esensial agar rumah tangga miskin tidak terus berada di sektor informal berproduktivitas rendah.

Pengentasan kemiskinan di NTB perlu bertumpu pada tiga fondasi utama: memperkuat ekonomi produktif desa dengan akses pasar dan pembiayaan, memastikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjangkau keluarga miskin secara merata, serta menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai basis ekonomi jangka panjang.

Data penting terkait kemiskinan di NTB:

Sumber: AntaraNews