Pendidikan Indonesia 2026: Komisi X DPR RI Dorong Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Mutu

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti pentingnya langkah maju dalam sektor pendidikan nasional. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2026, pendidikan Indonesia harus lebih jauh berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Fokus utama juga mencakup penguatan kompetensi guru di seluruh jenjang pendidikan.

Selain itu, pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas. Hetifah secara khusus menekankan pentingnya menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas. Orientasi kebijakan pendidikan tidak boleh lagi berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan harus terus berkembang dan meningkat.

Pernyataan ini disampaikan Hetifah dalam sebuah kesempatan dari Samarinda pada hari Sabtu, 27 Desember 2025. Refleksi jujur atas perjalanan kebijakan pendidikan nasional sepanjang tahun 2025 menjadi dasar dari pandangannya ini. Ia mengapresiasi upaya pemerintah namun juga memberikan evaluasi kritis untuk memastikan kebijakan pendidikan menjawab kebutuhan zaman dan keadilan sosial.

Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa orientasi kebijakan pendidikan harus mengalami pergeseran mendasar. Pembangunan fisik dan distribusi perangkat tidak lagi cukup sebagai tolok ukur keberhasilan. Sebaliknya, fokus harus beralih pada bagaimana teknologi digunakan secara bermakna di ruang kelas, didukung oleh guru yang kompeten, dan konten pembelajaran yang berkualitas.

Sebagai contoh, digitalisasi pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah Papan Interaktif Digital yang terdistribusi. Namun, lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Hal ini memerlukan dukungan penuh terhadap pengembangan profesional guru agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Pengembangan SMA Unggul Garuda juga perlu diperluas jangkauannya di masa depan. Tujuannya adalah agar tidak hanya melahirkan sekolah unggulan di pusat-pusat tertentu. Program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan bermutu bagi anak-anak bangsa di wilayah yang selama ini kurang terlayani dan terpinggirkan.

Dua program pemerintah yang memiliki dampak sosial besar, yaitu Program Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Meskipun tidak dilaksanakan langsung oleh mitra Komisi X, keberlanjutan dan efektivitas program ini sangat penting. Kedua program ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan dan membutuhkan implementasi yang adil, transparan, serta akuntabel.

Untuk Program Sekolah Rakyat, diperlukan kejelasan kriteria penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Penentuan lokasi harus berbasis data yang akurat, serta pembagian kewenangan yang tegas diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik di lapangan. Hal ini krusial untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, perlu memasuki fase konsolidasi kualitas pada tahun 2026. Konsolidasi ini bertujuan agar anggaran besar yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, program ini dapat secara optimal mendukung kesiapan belajar peserta didik di seluruh Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah melaksanakan berbagai program strategis guna mempercepat peningkatan mutu pendidikan, memperluas akses, dan memperkuat kesejahteraan pendidik. Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya-upaya tersebut, namun juga menekankan pentingnya evaluasi kritis. Evaluasi ini memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan zaman dan keadilan sosial.

Salah satu kebijakan penting yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Pendidikan. Program ini menunjukkan capaian kuantitatif yang signifikan, terutama dalam revitalisasi sekolah dan penguatan infrastruktur pembelajaran. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Tahun 2025 juga menandai langkah maju dalam peningkatan kesejahteraan guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN. Kebijakan seperti transfer langsung tunjangan profesi, pemberian insentif bagi guru honorer, serta dukungan peningkatan kualifikasi akademik, merupakan upaya yang patut diapresiasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kualitas pengajaran guru di seluruh negeri.

Sumber: AntaraNews