Pemkot Bekasi Tidak Akan Cabut PSBB Selama Virus Corona Masih Ada

Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pemerintah daerah tidak akan mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama penyebaran virus corona masih ditemukan di wilayahnya. Tapi, kebijakan ini telah dilonggarkan menuju tatanan kehidupan baru atau new normal.

"Payung hukum untuk menanggulangi, memutus mata rantai harus ada pembatasan sosial (PSBB)," kata Rahmat Effendi pada Minggu (7/6).

Jika PSBB dicabut, maka pemerintah tak memiliki payung hukum lagi penanggulangan. Misalnya untuk berkoordinasi dengan pemerintahan di level lebih atas, pengadaan obat maupun alat untuk penanganan kasus Covid-19.

"Jadi PSBB itu tetap ada, mau dibikin skalanya mikro harus ada, karena itu payung hukum," kata dia.

Karena itu, pemerintah memperpanjang status PSBB sampai dengan 2 Juli mendatang. Alasannya, penyebaran virus masih terjadi di masyarakat walaupun melandai dan cenderung dapat dikendalikan.

"Kecuali sudah dinyatakan hijau, enggak ada virus, itu PSBB dicabut," kata dia.

Meski ada perpanjangan, kata dia, pemerintah memberikan kelonggaran berdasarkan analisa penyebaran virus. Menurut dia tingkat reproduksi virus sekarang di Kota Bekasi berada di bawah angka satu. Artinya, satu pasien hanya berpotensi menularkan kepada satu orang.

"Sekarang statusnya adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif melawan Covid-19," kata dia.

Adaptasi ini dengan menghidupkan kembali perekonomian di masyarakat dengan kebiasaan baru. Pusat perniagaan di luar makanan mulai diizinkan beroperasi kembali setelah tutup lebih dari dua bulan. Ia tak khawatir adanya kasus baru, karena sudah ada persiapan perihal fasilitas kesehatannya.

"Saya punya swab, rapid, ada rumah sakit. Kalau kita ngurusin ini aja, ekonomi tidak dibangun, harus ada keberanian, kita bangun ekonominya," ucap Rahmat Effendi.